SPI Sumut hadiri lokakarya mewujudkan Gema Pangan

MEDAN. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatra Utara dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) mengadakan lokakarya dengan tema  “Pemberdayaan Kelembagaan LSM/ORMAS Untuk Program Kemandirian Pangan” di Medan, tanggal 7-8 Desember 2009. Acara tersebut dihadiri sejumlah Ormas, LSM, birokrasi pemerintahan, serta sejumlah jajaran BKP Pempropsu dan kabupaten.

Lokakarya tersebut menghasilkan kesepakatan dan komitmen berupa forum yang menjadi sarana koordinasi selanjutnya dan adanya koordinasi yang terjalin dari tingkat pusat sampai dengan ke daerah untuk bersama menjalankan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan) yang dicanangkan oleh BKP Pempropsu. Program Gema Pangan merupakan salah satu jawaban yang ditawarkan oleh Pempropsu melalui BKP untuk merealisasi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk mewujudkan “rakyat tidak lapar”.

Setyo Purwadi, Kepala BKP Pemprosu, menyatakan BKP Sumut akan melakukan Gema Pangan di 150 desa yang mengalami kerawanan pangan di Sumut sampai dengan tahun 2012. “Artinya setelah program dilakukan pada tahun 2010 ada proses keberhasilan kinerja yang dapat dilihat dengan berkurangnya penduduk miskin, meningkatnya pendapatan per kapita penduduk miskin, berkurangnya balita gizi buruk, meningkatnya produksi, ketersediaan pangan, serta meningkatnya sarana dan pra-sarana pendukung produksi dan distribusi pangan seperti; listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan telekomunikasi,” paparnya saat menyampaikan makalahnya pada lokakarya ini.

Lebih lanjut Soekirman, Wakil Bupati Serdang Badagai, yang hadir sebagai pembicara dalam lokakarya menyatakan “Perlu diadakan revitalisasi dibeberapa konsep yang telah ada sebelumnya mengenai pangan. Karena dalam masalah pangan ada beberapa aturan salah satunya kebijakan pangan yang dikeluarkan Gubernur No. 25 tahun 2009, untuk menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, karena semua itu berkaitan dengan masalah kemanusiaan,” tutur Soekirman.

Dalam kesempatan yang sama Wagimin, Ketua BPW SPI Sumut menegaskan problematika krisis pangan yang dihadapi oleh bangsa ini menyentuh beberapa aspek diantaranya konversi lahan tanaman pangan, impor pangan, menurunnya peran BULOG, perubahan pola konsumsi, hilangnya tradisi lumbung pangan dan lain sebagainya.

Selain itu, Wagimin menyatakan “Untuk mengatasi kerawanan pangan tidak hanya bebas dari kelaparan dan pangan yang cukup, masyarakat Indonesia harus berdaulat di bidang pangan, mempunyai hak memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri dan menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional,” tegas Wagimin.

Wagimin menambahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, SPI telah membangun Demonstarsi Plot (Demplot) pertanian berkelanjutan yang lebih dikenal dengan pertanian organik dibeberapa wilayah anggota SPI, serta SPI memiliki bank benih yang berada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SPI Bogor, yang mengembangkan benih-benih lokal untuk didistribusikan kepada petani sekitar yang dijual melalui koperasi petani.

Punguan Gultom, Ketua DPC SPI Simalungun merasa sangat prihatin melihat masyarakat di Desa Ambarisan, tempat tinggal beliau, yang merasa bangga dengan memikul beras raskin 30 kg yang dibagikan ke warga sebagai upaya dari pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan.

“Cerita tentang kemandirian pangan tidak terlepas dari kedaulatan pangan, petani, dan tanah. Ironisnya kondisi saat ini di pedesaan masyarakat lebih bangga dan bahagia mendapatkan bantuan raskin, dibandingkan memanen langsung dari sawah-sawah mereka, padahal seharusnya mereka menangis karena kita adalah negara agraris tapi malah mengimpor beras” ungkap Gultom di sela-sela acara lokakarya.