SPI hadiri pertemuan Asia Climate Finance di Filipina

SAN PABLO LAGUNA. Sejak tahun 2007, perubahan iklim merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian dari Serikat Petani Indonesia (SPI). Hal ini bukan hanya karena pertanian merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak perubahan iklim, namun juga karena sejumlah kebijakan yang dikeluarkan baik di tingkat nasional maupun di level internasional untuk mengatasi perubahan iklim terkait erat dengan pertanian.

Perubahan iklim yang dirasakan saat ini merupakan akumulasi panjang dari eksploitasi sumber daya alam akibat mode produksi, distribusi, dan konsumsi yang sangat rakus. Oleh karena itu SPI dan petani dari seluruh dunia yang tergabung di dalam La Via Campesina bersama dengan gerakan sosial lainnya mendesak adanya perubahan yang radikal secara sosial, ekonomi dan politik sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. Perubahan Sistem (ekonomi, sosial dan politik) bukan Perubahan Iklim (System Change not Climate Change) merupakan tuntutan utama dari gerakan Keadilan Iklim di seluruh dunia saat ini.

Salah satu bentuk perubahan yang dituntut oleh gerakan sosial dan organisasi massa di dunia adalah pembayaran hutang dari negara-negara maju kepada negara-negara miskin dan berkembang. Pembayaran hutang atas eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang dilakukan selama berabad-abad untuk memenuhi kebutuhan industri negara maju yang telah menyebabkan kerusakan alam dan memicu terjadinya perubahan iklim, atau yang sering disebut sebagai hutang iklim.

Tuntutan ini secara resmi telah disampaikan oleh Bolivia pada konferensi perubahan iklim di Copenhagen, Desember 2009 lalu. Atas dasar inilah pada tanggal 22-26 Maret 2010 ini di San Pablo Laguna, Philipina diadakan pertemuan Asia Climate Finance oleh sejumlah organisasi massa, gerakan sosial dan NGO internasional untuk membahas mekanisme dan usulan bentuk pembayaran hutang iklim dan pemanfaatannya untuk adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Usulan ini akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berunding di PBB.

Kartini Samon, staf  Departemen Kajian Strategis Nasional SPI menyampaikan bahwa dalam pandangan SPI, pertanian berkelanjutan berbasis keluarga memegang peranan penting khususnya bagi petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan secara luas untuk mengurangi emisi penyebab perubahan iklim, karena pertanian berkelanjutan mampu mengurangi 44 hingga 57 persen emisi. Untuk itu maka pembayaran hutang iklim yang hendaknya diatur dalam mekanisme PBB (UNFCCC) salah satu pemanfaatan terbesarnya ditujukan bagi pembiayaan praktek-prakek pertanian berkelanjutan yang dikelola keluarga-keluarga petani di seluruh dunia. Hal ini disampaikannya dalam Workshop Rural and Coastal Community for Adapation and Mitigation Fund, salah satu workshop yang diatur dalam Pertemuan Asia Climate Finance ini.

“Bukan hanya dalam pendanaan adaptasi seperti yang ada saat ini, tapi juga untuk pendanaan mitigasi dan untuk proses transisi dari pertanian konvensional menuju pertanian berkelanjutan, yang disertai dengan desentralisasi produksi pangan untuk mengurangi emisi dalam proses ekspor impor pangan global” tambah Kartini.

Selain membahas pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pertemuan ini juga membahas institusi yang bertanggung jawab menangani pendanaan iklim ini, yang disepakati harus berada dalam otoritas UNFCCC, selain itu juga mengenai sumber dan mekanisme pengumpulan pendanaan iklim, serta alokasi pemanfaatan di negara masing-masing. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari Asia Tenggara (Indonesia, Philipina, Malaysia, Vietnam), Asia Tengah (Kyrgistan, Tadzikistan), Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka), Kenya, Argentina dan Amerika Serikat.