
BANTUL. Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Wilayah (Muswil) di Bantul pada Minggu (13/07/2023). Muswil ini menjadi ruang konsolidasi antara pengurus basis, cabang, wilayah, serta DPP, sekaligus menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang baru.
Adapun tema yang diusung dalam Muswil ini adalah “Meneguhkan Perjuangan Agroekologis dan Koperasi untuk Kesejahteraan Petani.” Muswil ini dihadiri oleh pengurus wilayah, pengurus DPC, perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), serta anggota basis dari berbagai daerah di Yogyakarta.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sarasehan bersama anggota dan pengurus SPI dari tingkat basis hingga pusat, turut mengundang Dinas Pertanian Kabupaten Bantul serta petani dari berbagai jaringan di Yogyakarta. Ini menjadi ruang dialog terbuka antara petani dan pemangku kebijakan.
Setelah sarasehan, forum dilanjutkan dengan Muswil resmi yang diawali dengan penyampaian hasil Muscab dari empat kabupaten: Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Agenda dilanjutkan dengan pemilihan Ketua DPW, pengurus wilayah, serta Majelis Wilayah Petani. Forum juga menetapkan program kerja strategis wilayah dan ditutup dengan pembacaan ikrar pengurus baru.
Ketua DPW demisioner, Abu Sabikis, menyampaikan laporan pertanggungjawaban program kerja selama masa kepengurusannya serta memberikan catatan untuk pengurus baru. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul turut hadir dan menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah di sektor pertanian.
Muswil menetapkan Sumantara sebagai Ketua DPW SPI Yogyakarta terpilih. Dalam sambutannya, ia menyampaikan komitmennya untuk memperkuat organisasi melalui pendidikan dan memperluas kerja sama dengan pemerintah dalam berbagai program pertanian. Ia juga berjanji akan mendirikan kantor sekretariat DPW dan secara rutin melakukan konsolidasi serta kunjungan ke masing-masing cabang.
Program kerja strategis yang disepakati dalam Muswil antara lain penguatan organisasi melalui pendidikan agroekologi, pemanfaatan lahan marginal seperti lahan pasir untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan pengurus, serta membangun kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah baik di tingkat wilayah maupun pusat.