Sukacita SPI Banten, Jawa Barat, Yogyakarta Rayakan Hari Tani Nasional

SERANG. Merayakan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) ke-54, ratusan petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten bersama gerakan mahasiswa melakukan aksi ke gedung DPRD Banten di KP3B, Curug, Serang (24/09). Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Banten Achmad Syafei menyampaikan, petani-petani Banten bersukacita merayakan hari raya kaum tani tahun ini.

“Aksi ini juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih berpihak kepada petani kecil, konsen menyelesaikan konflik-konflik agraria, berkomitmen menegakkan kedaulatan pangan,” kata Achmad Syafei.

Syafei juga menyampaikan aksi kali ini juga ingin menegaskan kepada pemerintahan Banten untuk melaksanakan amanat pembaruan agraria yang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960.

“Langkah pertama bisa dilakukan dengan melahirkan peraturan-peraturan daerah yang pro kami petani kecil,” ungkapnya.

Sementara itu dari Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat, 2.000-an petani SPI merayakan peringatan HTN dengan menggelar pesta hasil tani dan rapat akbar di lapangan terminal Warung Kiara (24/09). Para petani dengan sukacita menghadiri acara ini dengan membawa “jampana” atau “dongdang” yang berupa hasil pertaniannya yang dihias sedemikian rupa. Ada juga beberapa petani yang membawa miniatur persawahannya lengkap dengan padi, gubuk, dan tanaman hasil taninya. Acara ini dihadiri oleh Asisten Daerah I Kabupaten Sukabumi, perwakilan Kapolres Sukabumi, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Sukabumi, Muspika Sukabumi, camat, lurah, hingga para kepala desa.

Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Sukabumi Engkos Kosasih menyampaikan, SPI Sukabumi membagi dua massanya, sebagian besar mengikuti acara di Warung Kiara, sedangkan ratusan petani lainnya yang berasal dari Kecamatan Jampang Kulon dan Jampang tengah melakukan aksi ke BPN Sukabumi.

“Seharusnya teman-teman yang aksi ke BPN ikut bergabung ke kita, namun karena Kapolsek Jampang Tengah AKP. Dadang Surahman meninggal saat memberikan pengarahan pada massa aksi demo di kantor BPN, mereka pun berinisiatif untuk membatalkan kehadirannya dan ikut berdukacita dan menjenguk keluarga Kapolsek,” papar Engkos (24/09).

Engkos mengemukakan, acara di Warung Kiara dibuka dengan peragaan gendang pencak dan kesenian khas Sukabumi, diikuti dengan penampilan nasyid dari ibu-ibu petani SPI.

“Pak Kapolres yang diwakili oleh Kasat Intelnya juga memberikan sumbangan kepada petani berupa cangkul, caping, dan parang,” ungkap Engkos.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat Tantan Sutandi yang ikut hadir di Sukabumi ini menyampaikan, acara ini juga melahirkan deklarasi penyelesaian konflik lahan seluas 731 Ha di Kecamatan Warung Kiara.

“Alhamdulillah, semua pihak sudah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan konflik ini secara tuntas sehingga ke depannya petani tidak lagi mengalami intimidasi saat mereka hendak berproduksi mengolah lahannya, dan berusaha membuat Sukabumi berdaulat pangan,” kata Tantan.

Dari Cirebon, seribuan massa SPI melakukan aksi ke kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Cirebon, mendesak Pemda menghentikan laju alih fungsi lahan yang semakin mengkhawatirkan. Ketua BPC SPI Cirebon Zaeni menyatakan beberapa tahun terakhir ini alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon kian menjadi.

Ia memaparkan, banyak areal pertanian yang berubah fungsi terutama menjadi perumahan dan pemukiman warga. Sebagai contoh adalah bilangan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Di sepanjang jalan, itu areal perwasahan tinggal tersisa beberapa petak saja. Selebihnya sudah berubah menjadi perumahan. Selain di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, areal pertanian di kawasan Kecamatan Sumber hingga Tengahtani dan Plumbon juga banyak yang berubah menjadi perumahan. Pengembang membangun perumahan dengan memanfaatkan areal persawahan.

“Kami sangat menyayangkan hal ini, padahal selama ini Cirebon dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Oleh karena itu, mengambil momen HTN ini, kami mendesak Pemda melahirkan Perda yang mampu mencegah alih fungsi lahan. Bagaimana mau berdaulat pangan, kalau lahan pertaniannya saja semakin berkurang,” tegas Zaeni di Cirebon (24/09).

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPI Kabupaten Bantul, Yogyakarta, merayakan peringatan Hari Tani Nasional dengan menggelar diskusi dan dialog interaktif tentang Undang-Undang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Perlintan) No.19 Tahun 2013.

Ketua BPC SPI Bantul Sumantoro, mengatakan, para petani di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul dalam mengolah pertanian tak sebanding dengan hasil yang diperolehnya karena harga komoditas pertanian jatuh.

“Sangat dilematis ketika mayoritas penduduk Indonesia petani, namun produk pertanian harganya jatuh,” kata Sumantoro di sela acara yang diselenggarakan di Dusun Sirat, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (24/09).

Dalam diskusi tersebut, Sumantoro menggarisbawahi bahwa untuk meningkatkan produk hasil pertanian, maka pemerintah harus memperketat keran impor hasil pertanian seperti beras, gula, dan kebutuhan pokok lainnya yang dapat diproduksi oleh petani Indonesia.

“Impor produk pertanian hanya akan menguntungkan importir, sedangkan petani tetap terpuruk,” bebernya.

Lebih jauh, Sumantoro menambahkan, kebijakan pemerintah daerah juga harus sinergis dengan kebijakan pemerintah yang akan berpihak pada bidang pertanian, maritim dan infrastruktur.

“Harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam keberpihakan kepada petani,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Ketua BPW SPI Yogyakarta, Tri Hariyono. Tri mengungkapkan, kehadiran UU Perlintan No. 19 Tahun 2013 ini setidaknya menjadi sedikit kabar bahagia bagi petani kecil Indonesia.

“Semoga UU ini mampu menjadi salah satu instrumen pemerintahan Jokowi-JK untuk menegakkan kedaulatan pangan,” tambahnya.