Tawaran La Via Campesina keluar dari krisis susu

BRUSSEL – Di seluruh dunia harga susu di tingkat petani mengalami terjun bebas, mengancam jutaan produsen utama susu untuk gulung tikar. Akibatnya terjadi sejumlah aksi di berbagai belahan dunia oleh para produsen susu ini. Sejak awal tahun, ribuan orang dari organisasi-organisasi anggota Via Campesina telah bergabung melakukan protes di Brussels dan Strasburg (UE), Madrid, Berlin, Galicia, Prancis, Belgia, Jerman, Portugal, Swiss, Indonesia, Republik Domenika, dan di seluruh Amerika Serikat. Walaupun jumlah produksi susu yang diperdagangkan pada level internasional masih sangat kecil, proses “liberalisasi” pada pasar susu telah menyebabkan ketergantungan semua produsen susu pada harga dunia.

WTO mendorong para petani susu di seluruh dunia berlomba mencapai dasar kebangkrutan dimana pada saat yang bersamaan industri pengolahan pangan global seperti Nestle, Fonterra, Kraft mendapatkan keuntungan dari akses terhadap susu dengan harga paling rendah. Harga susu umumnya dipengaruhi oleh rendahnya biaya produksi dari sejumlah negara pengekspor seperti New Zealand dan Australia, serta dumping dari surplus Amerika Serikat dan Uni Eropa di pasaran dunia.

Namun, bukannya mengurangi produksi mereka AS dan UE baru-baru justru menghidupkan kembali subsidi ekspor mereka mendorong harga menjadi semakin rendah. Di seluruh dunia harga susu saat ini telah menjadi sangat rendah bagi para produsen susu untuk bisa bertahan. Namun hal tersebut juga tidak menguntungkan konsumen karena harga produk susu di supermarket bertahan pada harga yang tinggi sejak krisis pangan tahun 2007/2008. Industri susu dan retail besar mendapatkan keuntungan besar dengan mengorbankan para petani susu dan konsumen.

Uni Eropa telah memutuskan untuk meliberalisasi lebih lanjut pasar susu ini dengan menetapkan batas akhir pada system managemen supply (quota) pada tahun 2015 dan dengan meningkatkan quota 1 persen per tahun hingga tahun 2015. kebijakan ini telah menyebabkan terjadinya krisis pada para produsen susu, laki-laki dan perempuan, yang dapat menyebabkan terjadinya bencana sosial dan lingkungan. Di Amerika Serikat, para pelaku perdagangan bebas dan pengolahan susu terus menuntut deregulasi yang lebih jauh pada pasar susu dan menekankan pada kebutuhan untuk meningkatkan “kompetisi global” dan berorientasi ekspor. Penetapan harga susu sebagian besar ditetapkan dari harga keju pada Bursa Perdagangan Chicago (CME), yang dengan sangat mudah bisa dimanipulasi oleh segelintir pengusaha.

Pada Desember 2008, Dairy Farmers of America (DFA), koperasi susu terbesar di Amerika Serikat, didenda 12 juta US$ akibat melakukan manipulasi harga di CME. DFA juga menjalani penyelidikan selama dua tahun oleh pemerintah AS akibat pelanggaran anti trust dalam monopoli pasar dan memaksa petani susu untuk menjadi anggota koperasi mereka. Di banyak wilayah negara bagian petani susu memiliki sejumlah alternatif selain DFA untuk menjual susu mereka. Akibat celah perdagangan dalam WTO, petani susu AS juga telah dirugikan dari dumping konsentrat protein susu murah dari negara lain, terutama dari New Zealand, yang telah menggantikan susu lokal dan pada saat yang bersamaan mengurangi kualitas produk susu bagi konsumen. Perjanjian WTO 1994 dan persyaratan IMF untuk kredit memaksa pemerintah-pemerintah untuk menderegulasi pasar susu mereka. Kecuali untuk sejumlah Negara seperti Kanada, mekanisme managemen supply susu telah dihapuskan.

Susu merupakan produk yang segar dan bergizi yang memberikan nilai ekonomis bagi jutaan hektar padang rumput di dunia, mempromosikan pembangunan dan menyerap tenaga kerja selama dikelola sebagai pertanian keluarga. Namun, sebagai hasil dari liberalisasi perdagangan, industri produk susu telah secara massif menggantikan petani susu kecil. Dampak yang amat buruk dari hal ini ialah: industri produksi sangat tergantung pada input yang sangat mahal (pakan, energi..) dan mengarah pada bencana sosial (keluarga peternak susu menghilang, buruh-buruh industri susu ini seringkali mengalami kondisi kerja yang buruk …).

Pada bulan Januari 2009, Serikat Petani Indonesia (SPI) menuntut pemerintah untuk melindungi produsen susu lokal dari kebangkrutan. Perusahaan transnasional Nestle, salah satu pembeli susu utama di Indonesia, telah mulai menurunkan harga di level petani namun produk susu tetap dijual dengan harga yang sangat tinggi pada konsumen. Semua perusahaan pengolahan susu mengikuti langkah yang dilakukan Nestle ini. Ini nampaknya merupakan pukulan terakhir bagi sektor produksi susu nasional yang telah mengalami pukulan akibat 25 tahun proses deregulasi.

Pada tahun 1983, dibawah regulasi IMF pemerintah menghapuskan kebijakan yang memaksa perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk membeli dalam persentase tertentu susu dari peternak lokal disamping mengimpor susu yang digunakan sebagai bahan baku utama mereka. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia melangkah lebih jauh dengan mengurangi tariff pada susu impor dari 5% menjadi 0%. Sebagai hasilnya 70% dari susu yang dikonsumsi di Indonesia diimpor dari Australia dan New Zealand menyebabkan petani susu bertanya-tanya sampai kapan mereka masih mampu bertahan.

Untuk segera mengatasi krisis ini, Via Campesian meminta pemerintah untuk segera:

• Mempertahankan dan mengembangkan semua kawasan penghasil susu sebagai peternakan susu berkelanjutan yang berdasarkan pada pakan lokal;
• Memperkenalkan kembali kebijakan managemen supply publik untuk mempertahankan keseimbangan dengan permintaan, sehingga produsen dan konsumen bisa mendapatkan harga yang adil;
• Harga susu di tingkat petani harus dapat menutupi biaya produksi, termasuk biaya tenaga kerja;
• Menghentikan tuntutan WTO yang mewajibkan mengimpor sekurangnya 5% dari produksi susu
• Melarang segala bentuk subsidi ekspor dan mengijinkan semua negara atau serikat untuk menetapkan tariff untuk melindungi produksi susu mereka.
• Mempertahankan standar produk susu yang tinggi untuk menjamin integritas definisi susu dan mencegah adanya dumping pengganti susu berkualitas rendah.