Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria, Seribuan Petani SPI Langkat Lakukan Aksi Damai

LANGKAT. Seribuan massa petani anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) melakukan aksi damai di Kecamatan Sei Wampu Langkat, hari ini, Senin (05/09/2016). Aksi dimulai sejak pagi hari dengan melakukan long march dari Desa Mekar Jaya menuju Kantor Camat Sei Wampu.

Suriono, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Langkat menyampaikan, aksi ini dilaksanakan untuk mendesak pihak pemerintahan dan kepolisian setempat agar penyelesaian konflik agraria yang dihadapi anggota SPI Basis Mekar Jaya yang berkonflik dengan PTPN II Kebun Gohor Lama — yang dalam hal ini secara operasional dilakukan oleh PT LNK Kepong — harus berpihak kepada petani.

“Selama ini tidak ada langkah proses penyelesaian yang jelas dan berpihak kepada petani. Akibatnya selalu petani yang mendapat kerugian. Dalam sebulan terakhir anggota kami di lapangan didatangi oleh pihak Perusahaan yang didampingi oknum kepolisian dan Camat Sei Wampu. Kami merasa terintimidasi karena perusahaan PT LNK Kepong akan melakukan penggusuran sewenang-wenang. Berulang kali kami sampaikan bahwa pihak perusahaanlah yang awalnya melakukan penyerobotan terhadap lahan petani dan ini terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” papar Suriono.

Suriono menjelaskan,  peserta aksi ini adalah anggota petani SPI Langkat yang berasal dari Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Wampu Langkat dan Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang.

“Kami semua petani yang menjadi korban konflik agraria di Langkat.  Kami meninggalkan rumah dan lahan kami untuk menuntut penyelesaian kasus yang kami hadapi. Kami hendak mengingatkan kepada pemerintahan Kecamatan Sei Wampu dan pihak Kepolisian agar menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengayom bagi masyarakat, bukan berpihak kepada kepentingan perusahaan,” ungkapnya.

 Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan

Dalam aksi kali ini, massa aksi meminta Pemerintahan Kecamatan Sei Wampu segera mendesakkan proses penyelesaian konflik agraria yang dialami anggota SPI Basis Mekar Jaya kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat.

“Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat lokal pihak kecamatan memiliki peran penting dari pelaksanaan kebijakan reforma agraria yang sudah menjadi agenda pemerintah secara nasional,” kata Suriono.

“Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi korban yang jatuh dari konflik ini. Selain itu upaya penyelesaian kasus ini juga mendorong percepatan perbaikan derajat hidup petani khususnya di Desa Mekar Jaya,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW)  SPI Sumut, Zubaidah. Ia menekankan, Presiden Jokowi sudah menetapkan agenda reforma agraria sebagai program kerja beliau.

“Kita di SPIterlibat dalam pembahasan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Reforma Agraria secara simultan. Ini yang sekarang kita kawal. Dengan terbitnya Pepres ini nantinya konflik agraria yang dialami petani mendapatkan kepastian dan jaminan penyelesaian yang berpihak kepada petani,” imbuhnya.

“Jika petani punya tanah, ia akan berproduksi, kedaulatan pangan terwujud, kesejahteraan petani meningkat. Itu bagian dari pembaruan agraria  sejati,” sambungnya.

Sementara itu Suriono menambahkan, selain menuntut penyelesaian atas konflik agraria, massa aksi meminta agar penyelesaian kasus yang dialami anggota SPI Basis Mekar Jaya harus melibatkan SPI sebagai ormas tani dalam musyawarah dan pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan petani.

“Demikian juga dengan status kepemilikan lahan perkebunan yang sekarang dimiliki oleh PTPN II Gohor Lama dan operasionalnya dilakukan PT LNK Kepong, untuk itu kami meminta cabut izin perusahaan mereka karena secara nyata menciptakan konflik terbuka terhadap petani,” tegas Suriono yang diamini oleh semua massa aksi.