Usaha Penyelesaian Konflik Agraria di Pasaman Barat

PASAMAN BARAT. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Pasaman Barat menyelenggarakan dialog konflik agraria dan pembangunan kedaulatan pangan dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (21/03). Acara yang bertempat di sekretariat DPC SPI Pasaman Barat ini dihadiri oleh sekitar 150 orang  utusan basis dan  pengurus SPI pasaman barat beserta perwakilan pemerintahan.

Januardi Piliang, Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat mengemukakan bahwa dialog ini dilaksanakan dalam rangka usaha penyelesaian konflik agraria dan pembangunan kedaulatan pangan di Pasaman Barat.

“Kami meminta dinas dan instansi terkait di Pasaman Barat mendukung penyelesaian sengketa agraria petani (SPI) di Pasaman Barat. Kami  siap bekerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik agraria yang dan mensukseskan program pemerintah yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani kecil,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sumatera Barat, Johniwar menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kehadiran dan keterlibatan SPI di Pasaman Barat dalam menyelesaikan sengketa dan konflik agraria dan mendorong pembangunan kedaulatan pangan.

“Kami melihat sejauh ini SPI lebih mengedepankan cara-cara dialog dalam mencari solusi, kalaupun ada pengerahan massa dilakukan dengan baik dan terkendali serta tidak anarkis. Pemda Pasaman Barat telah membentuk badan penyelesaian sengketa agraria, diharapkan SPI terlibat aktif di dalamnya,” ungkap Johniwar yang juga mewakili Bupati Pasaman Barat.

Sementara itu, Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat menyampaikan bahwa sebagai daerah berbasis perkebunan, 80 persen kebutuhan pangan kabupaten ini  dipasok dari luar kabupaten.

“Baik beras maupun sayuran didatangkan dari kabupaten tetangga. Perusahan perkebunan sawit telah menghabiskan tanah-tanah pertanian pangan bahkan sawah-sawah produktifpun ikut dialih fungsikan, tercatat 12.000 hektar lebih sawah di alih fungsikan periode 1990-2007. Selain menggerogoti lahan pertanian tanaman pangan oleh perusahan perkebunan besar juga menimbulkan konflik agraria berkepanjangan  dangan petani pemilik lahan. Jadi solusi ini semua adalah pembaruan agraria yang sejati,” paparnya.