Aksi damai menentang WTO disusupi perusuh, petani tetap meminta WTO keluar dari pertanian

GENEVA. Aksi damai masyarakat sipil untuk menentang pertemuan tingkat menteri ke-7 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berakhir rusuh, Sabtu (28/11). Simbol-simbol kapitalisme global seperti kantor-kantor pusat keuangan dilempari. Bahkan deretan mobil yang diparkir dijalanan kota geneva dirusak dan dibakar.

Aksi yang sejak awal direncanakan damai tersebut disusupi sekelompok perusuh. “Ini merupakan preseden buruk bagi aksi-aksi gerakan rakyat penentang WTO. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelangga. Perjuangan kita perjuangan damai,” ujar Muhammad Ikhwan, perwakilan SPI yang ikut serta dalam aksi tersebut.

Selanjutnya, Ikhwan menjelaskan aksi menentang WTO bertujuan untuk menyampaikan kepada publik bahwa perjanjian di bawah WTO sangat merugikan rakyat. Sebagai contoh, dalam perjanjian pertanian (AoA) setiap negara dituntut untuk meliberalkan pasar pertaniannya. Tak terkecuali Indonesia, para petani yang saat ini hidupnya semakin sulit dipaksa untuk berkompetisi dalam pasar global. Akibatnya, Indonesia kebanjiran pangan impor dan harga produk pertanian di tingkat petani tertekan sehingga petani tidak mendapatkan insentif yang layak dari hasil kerjanya.

Padahal petani merupakan lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi. Lebih dari setengah jumlah petani dan masyarakat pedesaan di Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan kemiskinan.

Perundingan pertanian di WTO sampai saat ini masih diperdebatkan secara alot. Negara-negara maju tidak mau mengurangi subsidi pertaniannya sementara itu negara-negara terbelakang meminta perlindungan terhadap produk-produk pertanian mereka.

Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi Nasional SPI, Cecep Risnandar mengatakan bahwa posisi SPI dalam hal ini sangat jelas, yaitu meminta WTO keluar dari pertanian. “Jangan percayakan nasib rakyat pada pasar bebas. WTO merupakan rejim yang bertanggung jawab dengan krisis pangan, energi dan ekonomi yang saat ini terjadi,” tandasnya.