Aksi Hari Pangan 2015: Cintai Pangan Lokal, Lindungi Hak-Hak Asasi Petani

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama API , IHCS , ISMPI, POPMASEPI, FKK HIMAGRI, HMPTI, dan FPPI menggelar aksi peringatan Hari Pangan Sedunia di Jakarta, kemarin (15/10).

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyampaikan, Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini masih disibukkan dengan berbagai masalah, seperti kemiskinan, konflik agraria, kelaparan, alih fungsi lahan pertanian dan kekurangan gizi yang disebabkan ketidakmampuan dalam pengelolaan pangan berbasis pada kedaulatan pangan.

“Petani sebagai garda terdepan dalam kegiatan produksi pangan juga masih dibenturkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang secara sistemik memiskinkan petani. Perlu dicermati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indonesia membuka kran impor besar-besaran berbagai macam komoditas pangan, seperti kedelai, gandum, beras, jagung, dan daging sapi yang justru melemahkan dan menghilangkan kedaulatan pangan,” papar Agus Ruli.

Ferry Widodo, perwakilan Aliansi Petani Indonesia (API) mengemukakan, pada hakikatnya sumber karbohidrat tidak hanya berasal dari beras saja. Perubahan pola konsumsi untuk kembali kepada pangan lokal merupakan solusi yang nyata.

“Akan tetapi, pemerintah memilih jalan pintas untuk melakukan kebijakan impor. Kebijakan impor pangan secara jelas tidak mewujudkan kedaulatan pangan,” imbuhnya.

“Kekurangan stok Bulog yang hanya 1,7 juta ton dan penurunan produksi akibat kekeringan yang disebabkan El Nino menjadi alasan pemerintah untuk memuluskan langkah impor,” lanjutnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat Nawacita, massa aksi mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan pembaruan agraria mendistribusikan 9 juta hektar lahan, mengubah pola konsumsi ke pangan lokal, menghentikan impor pangan, menghentikan penggunaan benih yang diproduksi korporasi, menggunakan pupuk organik, hingga menerapkan sistem pertanian agroekologi.

“Serta mengubah kelembagaan petani sesuai UU No.19 Tahun 2013 dan putusan MK 87/PUU-XI/2013, mensinergikan Bulog dengan koperasi dan usaha-usaha tani, serta mengubah orientasi pasar pertanian untuk kepentingan nasional,” tambah Agus Ruli.