Bunga Rampai Aksi Petani SPI Rayakan Hari Tani di Indonesia

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) setiap tahunnya selalu memperingati perayaan Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada 24 September. Pada perayaan HTN ke-53 tahun ini, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI bergabung bersama ormas lainnya ke dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia (PHRI) dan melakukan aksi di Kementerian Perdagangan, Istana Presiden, dan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta (24/09).

Sementara itu, petani anggota SPI juga melakukan aksi serupa di masing-masing daerahnya. Di Kabupaten Bireuen, Aceh, seratusan petani SPI merayakan HTN 2013 dengan melakukan acara seremonial seperti penanaman pohon, kanduri uteuen, dan lainnya (24/03). Acara ini sendiri dilaksanakn di Kawasan Hutan Adat Gampong Batee Raya Kabupaten Bireuen, Aceh. Selain merayakan HTN 2013, acara ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengembangan hutan adat demi pelestarian alam dan kedaulatan kaum tani. Selain petani, acara ini juga dihadiri oleh pihak pemerintah Kabupaten Bireuen bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pada hari yang sama, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat (Sumbar) memusatkan perayaan HTN 2013 dengan melakukan aksi di kantor Bupati Pasaman Barat. Dipilihnya Pasaman Barat sebagai pusat perayaan HTN 2013 di Sumbar karena provinsi ini merupakan salah satu model dimana ekspansi perkebunan menimbulkan sengketa agraria dan kemiskinan petani akibat perampasan lahan.

Di Pasaman Barat misalnya, selain menuai sengketa pertanahan masuknya perusahaan perkebunan sawit tidak secara otomatis meningkatkan perekonomian masyarakat. Buktinya Pasaman Barat penerima beras raskin terbesar di Sumbar. Tercatat sebanyak 27.341 Kepala Keluarga (KK) penerima raskin tahun 2012. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2011 sebesar 24.179 KK. Pasaman Barat juga tercatat sebagai salah satu daerah Kabupaten tertinggal di Sumatera Barat menurut data yang dikeluarkan Kementerian Daerah Teringgal.

“Di Pasaman Barat, SPI menghadapi lima kasus agraria; basis SPI Batang Lambau dengan PTPN VI, basis SPI Koto Gadang Jaya dengan PT.LIN, basis SPI Sikabau dengan PT.Bakrie, basis SPI Rantau Panjang dengan PT.PHP dan PT.Gresindo, hingga kasus di daerah Simpang Tenggo bekas HTI yang ditelantarkan,” ungkap Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Pasaman Barat.

Dalam aksi yang diikuti seribuan massa petani ini DPW SPI Sumbar menuntut  agar pemerintah segera menyelesaikan sengketa agraria di Sumatera Barat. Selain itu massa aksi mendesak agar segera dibentuk Komisi Khusus Penyelesaian Konflik Agraria yang berpihak kepada korban, dan melaksanakan pembaruan agraria sesuai mandat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960.

“Saat ini anggota SPI Sumbar yang sedang bersengketa dengan perusahaan perekebunan, tambang dan hutan melibatkan 3.953 Kepala Keluarga dengan luas lahan yang disengketakan mencapai 14.657 hektar, tersebar di kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Lima Puluh Kota dan Agam,” ungkap Ketua Badan Pelasana Wilayah (BPW) SPI Sumbar. Sukardi Bendang.

Massa aksi diterima oleh asisten I Pemeritahan Kab.Pasaman Barat, Kepala Kesbangpol Pemerintahan Pasaman Barat, Kepala Dinas Kehutanan Pasaman Barat, Kepala BPN Pasaman Barat, Kepala Dinas Pertanian Pasaman Barat , Kepala Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Pasaman Barat, hingga Kepolisian Pasaman Barat. Dalam dialog diambil kesimpulan bahwa masing-masing instansi terkait akan menyelesaikan persoalan yang telah disampaikan secara bertahap agar penyelesaiannya tidak tumpang tindih.

Sementara itu di Bengkulu, perayaan HTN 2013 dilakukan dengan melakukan aksi ke kantor Gubernur. Aksi ini dilakukan oleh para petani SPI dari Kabupaten Kepahiang dan menuntut agar pemerintah menghentikan upaya penggusuran kebun kopi milik ratusan petani di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu (24/03).

Hendarman dari SPI Bengkulu mengungkapkan petani sudah melakukan produksi di lahan tersebut mulai tahun 1980, sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sarana Mandiri Mukti terbit pada 1986.

Beralih ke Serang, Banten, seribuan petani SPI Banten juga merayakan HTN 2013 dengan melakukan aksi ke kantor Gubernur. Aksi yang dihadiri langsung oleh perwakilan DPP SPI Agus Ruli Ardiansyah ini meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Banten.

“Kita di Banten ini terlibat konflik dengan Perhutani di Cibaliung Pandeglang, dengan perkebunan swasta, perusahaan multinasional (Aqua-Danone) di Padarincang Serang, hingga Angkatan Udara di Binoang Serang. Oleh karena itu kami meminta agar Gubernur serius untuk menyelesaikan konflik ini,” ungkap Agus Ruli yang juga Ketua Departemen Polhukam DPP SPI (24/03).

Di Pelabuhan Ratu, ratusan petani DPW SPI Jawa Barat bersama mahasiswa mendatangi Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Jalan Siliwangi (24/09).

Ketua BPW SPI Jawa Barat Tantan mendesak pemerintah untuk menghentikan politisasi pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, stop impor pangan, menolak WTO dan FTA, menghentikan diskriminasi petani dan menjalan PP Nomor 11 Tahun 2010.

“Kami juga meminta agar pemerintah segera membekukan lahan eks perkebunan PT Tenjojaya karena sudah 15 tahun lahan tersebut ditelantarkan dan digarap warga,” kata Tantan.

Aksi ini pun ditandai dengan penandatangan MoU antara peta ni SPI dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendri, pihak BPN Sukabumi, hingga Kapolres Sukabumi AKBP Asep Edi Suheri.

DPW SPI Yogyakarta juga tidak ketinggalan dalam memeriahkan peringatan HTN tahun ini. Bergabung bersama para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), dan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP), petani anggota SPI Yogyakarta melakukan aksi di gedung DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua BPW SPI Yogyakarta Tri Hariyono menyampaikan, tuntuan aksi kali ini adalah agar pemerintah menjalankan pembaruan agraria sehingga kedaulatan pangan dapat terwujud.

“Kami juga meminta agar pemerintah lebih melakukan proteksi terhadap produk pertanian dalam negeri. Tolak WTO yang hanya menghancurkan petani,” tuturnya pada saat melakukan aksi (24/03).

Bergeser sedikit ke arah timur, DPW SPI Jawa Timur yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu juga menggelar aksi perayaan HTN 2013 di depan di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa timur.

Basuki, dari DPW SPI Jawa Timur menyampaikan Provinsi Jawa Timur berada di urutan pertama dalam kasus konflik agraria sepanjang tahun 2012. Dari 198 konflik agraria yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, 26 kasus terjadi di Jawa Timur. Dia menjelaskan, konflik agraria yang ada di Jawa Timur ini tersebar di 259 desa, 136 kecamatan, dan 31 kabupaten/kota. Konflik ini sendiri melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti, kehutanan, perkebunan (baik perkebunan swasta maupun perkebunan milik pemerintah), institusi militer, pertambangan, dan berbagai instansi pemerintah lainnya.

“Oleh karena itu dalam aksi kali ini kami mendesak agar pemerintahan yang dipimpin Presiden SBY di akhir masa jabatannya untuk serius menyelesaikan setiap konflik agraria yang ada di negeri yang dipimpinnya ini,” papar Basuki (24/03).

Sementara itu, aksi serupa juga dilakukan petani anggota SPI di berbagai daerah, seperti di Lampung, Semarang, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.