Data surplus beras digunakan untuk kepentingan politik belaka

SPI menilai kondisi pertanian 2008 tidak banyak berubah dari sebelumnya. Realisasi pembangunan pertanian dan pedesaan masih jauh dari perubahan, karena pemerintah masih mempertahankan model agribisnis yang lebih percaya kepada investor besar dari pada kemampuan petani kecil. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum SPI, Henry Saragih di Jakarta (21/1).

Menurut Henry, arah pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah seperti dituangkan dalam program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan (RPPK) menghasilkan ketergantungan dan pelambatan disektor pertanian pangan. Sebaliknya perkebunan sawit maju pesat dengan berbagai insentif dan dukungan.

Lebih jauh Henry mengatakan, membangun sektor pertanian yang kuat harusnya menjadi momentum yang tepat disaat krisis kapitalisme global seperti saat ini. Karena dengan prediksi PHK besar-besaran pada sektor industri manufaktur maka pertanian menjadi buffer ekonomi yang mumpuni. Konsumsi nasional yang besar harus dipenuhi secara swadaya agar efek domino ekonomi jatuh kepada rakyat bukan sebaliknya.  Namun apa yang dilakukan oleh SBY-JK sepanjang 2008 yakni Strategi revolusi hijau terus berlangsung.

Alih-alih membangun pertanian, pemerintah malahan sibuk mencitrakan diri dengan mengkampanyekan keberhasilan semu. Henry juga meragukan data surplus beras tersebut. “Kita akan membentuk tim investigasi karena ada kecurigaan, surplus beras hanya digunakan untuk pencitraan politik belaka,” ujar Henry.

Kecurigaan tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat setahun sebelumnya Indonesia harus mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton, tapi tiba-tiba saat ini kelebihan 3 juta ton. Terlepas dari perdebatan data terkait surplus beras, SPI menilai bahwa petani tetap menjadi objek program pemerintah. Surplus beras terjadi tetapi petani tetap miskin.

Lebih lanjut lagi, Henry mengatakan kemampuan pemerintah mempertahankan produksi beras di tahun 2009 meragukan. Karena, ketergantungan petani terus terpelihara akibatnya kreatifitas dan kemandirian petani sulit bangkit.  Pemerintah hingga hari ini masih menetapkan kebijakan pertanian berdasarkan logika ekonomi pasar. “Seharusnya pemerintah juga melakukan pendekatan sosial dan kedaulatan bangsa, mengingat jumlah penduduk yang mencapai 200 juta lebih sangat berbahaya bila tergantung makanannya dengan pasar internasional,” tutur Henry.

Download dokumen lengkap:
Pandangan SPI atas kebijakan pertanian tahun 2008