Diskusi Publik SPI: “Produksi dan Kebijakan Pertanian Padi serta Kesejahteraan Petani”

BANTUL. Sebagai salah satu upaya untuk mendiseminasikan dan mendorong implmentasi hasil kajian Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tataran pemerintah daerah, SPI mengadakan diskusi publik bersama pemerintah Kabupaten Bantul mengenai Produksi dan Kebijakan Pertanian Padi serta Kesejahteraan Petani(27/04). Kegiatan yang dipersiapkan oleh SPI DPW Yogjakarta ini berlangsung di Kantor Kabupaten Bantul dan dihadiri oleh para anggota SPI Wilayah Jogjakarta, jaringan LSM Pertanian daerah Bantul, penyuluh pertanian, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Ir. Edi Suharyono, sebagai salah satu pembicara dalam diskusi publik ini menyampaikan bahwa beliau setuju dengan hasil kajian yang dilakukan SPI pada tahun 2009 lalu bahwa swasembada beras yang terjadi saat ini memang belum mensejahterakan petani. Beliau mengatakan bahwa nilai tukar yang diterima petani sangat dirasa tidak sebanding dengan nilai ketercukupan pangan bagi negara.

Beliau juga sependapat bahwa sistem harga dasar pembeliah gabah atau padi saat ini seolah memberikan subsidi harga beras kepada publik. Menurut beliau kebijakan yang harus diterapkan ialah pemberian subsidi harga beras. Dalam hal ini pemerintah wajib membeli seluruh hasil panen berupa gabah dengan harga yang menguntungkan petani dan dijual dengan harga terjangkau karena mendapat subsidi dari pemerintah.

Walaupun demikian usulan SPI yang menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan nasional harus disertai dengan peningkatan luas lahan dianggap terlalu sulit, karena menurutnya peningkatan luas lahan baru sulit terwujud dan amat mahal untuk mencetak sawah-sawah baru. Padahal yang dimaksudkan SPI dalam hal ini adalah agar pemerintah segera mendistribusikan lahan-lahan terlantar, lahan-lahan eks HGU perkebunan kepada petani kecil dan petani tak bertanah.

Sementara itu Achmad Ya’kub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan pentingnya kerjasama antara organisasi tani dengan pemerintah dalam membangun strategi mewujudkan kesejahteraan petani. Peran pemerintah daerah untuk mendata objek tanah terlantar dan subjek distribusi tanah menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Proses pembenihan yang dilakukan oleh petani sendiri juga akan mengurangi ketergantungan petani pada input-input eksternal yang diproduksi oleh perusahaan TNC dan MNC. Disinilah peran dan kerjasama pemerintah daerah bersama organisasi tani menjadi penting dan bukan hanya sekedar wacana untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Masalah pertanian merupakan masalah bangsa dimana pembangungan bangsa ini akan berhasil melalui pembangunan pertanian. Proses regenerasi bagi petani juga penting, hal ini jugalah yang mendasari langkah SPI untuk membangun sekolah lapang bagi para pemuda tani untuk belajar tekhnik pertanian organik, proses seperti ini juga bisa dan perlu dimasifkan di tingkat daerah” tambah Ya’kub.

Dalam kesempatan ini SPI juga berkunjung ke tempat pembuatan pupuk organik di Gunung Kidul. Pupuk organik yang dibuat berasal dari kotoran sapi yang dikumpulkan dari para peternak di daerah Klaten dan sekitarnya.

ARTIKEL TERKAIT
Desak Pemda Buat Perda Dukung Petani Kecil Desak Pemda Buat Perda Dukung Petani Kecil
Reforma Agraria di Padang Lawas Harus Segera Dilaksanakan
Gunung Es Ketergantungan Sapi di Indonesia
Agroekologi Petani Solusi Krisis Iklim: La Via Campesina di ...
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU