“Memperkuat Peran Organisasi Petani & Nelayan untuk Kedaulatan Pangan”
Latar Belakang
“Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner (Ir. Soekarno)”.
Makna tersirat dari apa yang dikatakan oleh Bung Karno tersebut adalah Pangan merupakan isu yang strategis dan sekaligus politis, sehingga ‘malapetaka’ yang kemungkinan muncul adalah gejolak massa terhadap Pemerintah sebagai penyedia pangan dan ketergantungan pangan suatu negara atas negara yang lain. Gejolak massa bisa dikaitkan dengan realitas dan dampak kebijakan pemerintah, seperti (i) harga pangan yang tidak terjangkau karena kemiskinan, (ii) usaha pertanian yang tidak mensejahterakan petani dan (iii) kesulitan akses tanah, benih dan air sebagai prasyarat awal untuk melanjutkan hidup melalui pertanian. Demikian pula liberalisasi perdagangan, investasi dan jasa semakin gencar seiring dengan berlakunya perjanjian pasar bebas seperti FTA, CEPA dan terlebih tahun depan Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah akan dijalankan. Karena itulah trilogi kemiskinan muncul dan bagai lingkaran setan yang menjerat petani dalam kemiskinan, kelaparan dan konflik agraria.
Berkaitan dengan mata pencaharian nelayan, pada forum APEC tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi kerjasama diantara negara-negara kawasan Asia Pacific melalui arus utama perikanan dan kelautan untuk tujuan ketahanan pangan, kesehatan laut dan perlindungan lingkungan laut. Dalam konteks strategis Pemerintah tersebut, diperlukan inisiatif dialog antara organisasi-organisasi nelayan dan Pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat laut baik itu terhadap perlindungan nelayan dalam konteks jaminan perlindungan nelayan itu sendiri maupun keamanan dalam penangkapan ikan baik di perairan nasional maupun wilayah perbatasan.
Sebagai kaum penyedia pangan, petani dan nelayan perlu mengorganisasikan diri mereka sendiri pada berbagai kelembagaan di tiap segi kehidupan, sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik untuk keluar dari jerat lingkaran kemiskinan tersebut dan mengobarkan perjuangan terhadap apa yang merusak kedaulatan pangannya dan lebih jauh kedaulatan bangsa dan negaranya dalam konteks hubungan internasional baik dengan negara maupun lembaga-lembaga Internasional. Dan salah satu media pengorganisasian kaum tani diantaranya adalah melalui ForumNasional Petani dan Nelayan, di seluruh tingkatan, baik di tingkat desa, kabupaten, propinsi, nasional hingga internasional. Media ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam UU Perlindungan Pangan Berkelanjutan no. 41/2009.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Forum Petani yang selama ini dilaksanakan oleh Organisasi-Organisasi tani SPI, API dan WAMTI sejak tahun 2010 hingga 2012 di Jakarta, melalui Program MTCP (Medium Term and Coordination Program With Farmer Organization) dan sekaligus sebagai kelanjutan dari Forum Petani atau (Farmer’s Forum) yang diselenggarakan di Roma setiap dua tahun sekali oleh IFAD harus naik tingkat lebih atas menjadi Musyawarah Petani dan Nelayan Nasional (MusPenas) sebagai media para petani dan nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan
2.1 Merumuskan Platform MusyawarahOrganisasi Petani dan Nelayan Nasional
2.2 Memfasilitasi Dialog antara organisasi tani dan nelayan denganPemerintah
2.3 Membangun keterlibatan organisasi petani dan nelayan dalam kelembagaan kerjasama IFAD dan Pemerintah Indonesia
2.4 Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan terhadap pengetahuan Undang-Undang Pertanian, Pertanahan, Perdesaan dan Perikanan
2.5 Meningkatkan kapasitas petani, nelayan, organisasi petani dan nelayan melalui pelatihan bersama
2.6 Petani, nelayan, organisasi petani dan nelayan ikut serta dalam perayaan Tahun Internasional Keluarga Petani
Output yang diharapkan
3.1 Terbentuknya Platform Musyawarah Petani dan Nelayan Nasional
3.2 Dipahaminya strategi Pemerintah didalam melindungi nelayan dan lingkungan laut serta meningkatkan pengetahuan petani dalam adaptasi iklim di musim tanam.
3.3 Disepakatinya pokok-pokok kerjasama antara organisasi petani nelayan, IFAD dan Pemerintah
3.4 Meningkatnya pengetahuan petani, nelayan, organisasi tani dan nelayan tentang kebijakan Pertanian, Pertanahan, Perdesaan dan Perikanan. Terbangunnya kapasitas Petani, Nelayan, Organisasi petani dan nelayan melalui pelatihan.
3.5 Meningkatnya kemampuan petani, nelayan, organisasi petani dan nelayan dalam memahami perubahan iklim, kepemimpinan dan manajemen organisasi, paralegal dan rantai pasok pangan hasil pertanian dan nelayan.
Peserta
Peserta Forum Nasional Petani dan Nelayan berjumlah 60 orang, yang terdiri dari:
4.1 Petani dan nelayan dari 16 organisasi petani dan nelayan tingkat nasional dan lokal di Indonesia
4.2 Wakil dari Pemerintah yaitu, yaitu :
i. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
ii. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
4.3 Wakil dari FAO
4.4 Wakil dari IFAD
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu – Jum’at, 02 – 04 Juli 2014
Waktu : 08.00 – SelesaiWIB
Tempat : Hostel Pradana – Jalan Margasatwa 38B Jatipadang Jakarta Selatan