Harga Pangan Makin Tinggi di Sumatera Barat

PADANG. Dewan Pengurus Wilayah (DPW ) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa semakin tingginya harga pangan di Sumatera Barat sebagai proses akumulasi panjang selama bertahun-tahun. Di mulai dari buruknya manajemen pengelolaan pangan meliputi produksi, alih fungsi lahan yang berkepanjangan dan pengelolaan pasca panen hingga distribusi.

Sukardi Bendang, Ketua DPW SPI Sumbar menjelaskan bahwa buruknya manajemen pengelolaan Pangan Sumatera Barat dapat dilihat dengan tidak jalas alokasi lahan untuk pengembangan pangan, di samping alih fungsi lahan secara besar-besaran selama bertahun-tahun (19/01).

Biaya produksi yang semakin tinggi akibat ketergantungan kepada bibit, pestisida dan buruknya proses distribusi pupuk kepada petani, ketika petani butuh pupuk barang langka, kemudian pengajuan pupuk melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)juga selain di terima pihak yang tidak berhak juga tidak sesuai dengan pengajuan, pengajuan 3 ton yang berikan distributor hanya 1,5 ton.

“Sementara produksi pertanian organik Sumatera Barat juga tidak didorong dengan pemasaran hasil produksi, sehingga kurang menggairahkan  petani untuk bertani organik,” ungkap Sukardi.

Sukardi menuturkan bahwa jika kita melihat data produksi padi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir ini ternyata sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Produksi padi pada tahun 2005 sebesar 1,907 juta ton, tahun 2006 sebesar 1,965 jt ton, tahun 2007 sebesar 1,938 jt ton dan tahun 2008 sebesar 1,965 jt ton (Badan Pusat Statiskik/BPS Sumbar).

Menurut BPS dan Sumber Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumbar, produksi padi pada 2009 meningkat menjadi sebesar 2.104.460 juta ton. Sementara target produksi untuk tahun 2010 sebesar 2.199.030 juta ton.  Dengan asumsi 2 juta ton padi menghasilkan 1.100.000 ton beras sementara untuk kebutuhan rata-rata Sumatera Barat sebesar 700.000 ton pertahun maka akan surplus beras sebesar 400 .000 ton setiap tahunnya.

“Jadi alangkah lucunya jika saat ini beras langka di Sumatera Barat,” tutur Sukardi.

Selanjutnya, Sukardi menjelaskan bahwa saat ini di lapangan kenaikan harga beras ternyata juga tidak dinikmati oleh petani ini sudah terjadi dari awal tahun 2009. BPS Sumbar mencatat peningkatan masyarakat miskin di pedesaan dipicu oleh harga beras naik hingga 4,41 % lebih besar dari laju inflasi yang tercatat sebesar 3,05 % periode Maret 2009 sampai Maret 2010.

Selain itu selama periode Maret ke Desember 2009, tingkat upah buruh tani subsektor tanaman pangan juga menurun sangat rendah, atau tercatat sebesar 0,61 %, sementara subsektor hortikultura penurunan tercatat sebesar 0,38 %. Masyarakat miskin di daerah pedesaan di Provinsi Sumbar meningkat sebanyak 10.360 ribu jiwa atau sebesar 3,30 % pada periode Maret 2009 hingga Maret 2010.

“Jangan serahkan persoalan dasar pangan ini kepada mekanisme pasar, mulai dari persoalan distribusi pupuk dan hasil produksi diserahkan kepada swasta, kemudian pemerintah juga tidak mampu mengelola distribusi hasil termasuk dalam hal ini mengontrol harga. Sesuai amanat UUD 45 pasal 33, Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara,” tambahnya.

Sukardo menambahkan bahwa di samping fungsi pengaturan bahan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah harus memfungsikan kembali Bulog untuk persoalan distribusi pupuk, penanganan pasca panen dan mengontrol harga, dan operasi pasar bukan solusi bagi pembangunan pangan jangka panjang.