Henry Saragih: “Saya Optimis Kedaulatan Pangan Bisa Terwujud”

JAKARTA. Terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam acara Agripolicy Executive Roundtable Discussion bertemakan “Kedaulatan Pangan dan Pembangunan Pertanian: Peluang dan Tantangan Implementasi Program Strategis Jokowi-JK” yang digelar oleh Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) di Jakarta, tadi siang (17/09).

Sikap optimis ini ditegaskan oleh Henry karena ia menilai ada pihak yang meragukan kedaulatan pangan akan terwujud di Indonesia dikarenakan terbatasnya anggaran, hingga tidak siap akan perubahan paradigma pertanian dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.

Henry menyampaikan kedaulatan pangan akan tercapai bila seluruh elemen bangsa ini bergerak bersama, bahu membahu saling bekerjasama.

“Saya ingat pada saat pelaksanaan revolusi hijau di tahun 70-an. Saat itu semua elemen pemerintahan Soeharto bergerak bersama dan ‘memaksakan’ program ini, saya ingat betul itu semua ikan-ikan di kolam sawah saya mati gara-gara dipaksa pake DDT,” tuturnya.

Henry melanjutkan, pada saat awal mula revolusi hijau di Indonesia belum banyak sarjana dan belum banyak infrastruktur yang terbangun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia saat ini

“Pak Presiden terpilih Jokowi tidak perlu khawatir. Saat ini kita sudah punya banyak sarjana pertanian, dan para ahli yang siap memeras pikirannya dan membantu petani-petani kecil. Saat ini kita juga sudah memiliki lebih banyak infrastruktur pertanian, tinggal bagaimana memaksimalkannya saja. Petani-petani kita pun terbukti sebagai petani yang tangguh. Jika semua elemen bangsa bersama-sama berusaha mewujudkannya, saya optimis Indonesia bisa berdaulat pangan,” paparnya.

Henry menambahkan, kunci tercapainya kedaulatan pangan ada di political will dari pucuk pemerintahan tertinggi di Indonesia.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya koordinasi dan perintah yang kuat dari Presiden karena mengurus pangan ini melintasi 16 kementerian atau lembaga negara,” tambahnya.