Impor Pangan, Perubahan Iklim, dan Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Rata-rata per tahun Indonesia mengeluarkan Rp 110 trilyun untuk impor pangan, sementara nilai pembiayaan pertanian dalam APBN hanya Rp 38,2 trilyun. Ketergantungan impor terus-menerus akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dalam negeri.
Berikut ini kutipan wawancara csoforum.net dengan Elisha Kartini, staf Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia.

Menurut pengamatan dan analisis Anda, bagaimana kondisi kekuatan dan ketahanan pangan di Indonesia?

Menurut saya, kondisi kekuatan dan ketahanan pangan di Indonesia saat ini sedang berada pada titik dimana jika tidak segera dilakukan perbaikan dapat menyebabkan ketergantungan bahkan kerawanan pangan. Dari sisi produsen pangan utama, petani dalam hal ini, jumlahnya masih sangat dominan di Indonesia. Berdasarkan sensus pertanian masih terdapat 25 juta rumah tangga petani, dengan rata-rata pertumbuhan 2,2% per tahun, bahkan 46% tenaga kerja masih bekerja di sektor pertanian, suatu jumlah yang sangat besar. Namun di sisi sumber daya pertanian seperti, tanah, air, benih, dan dukungan infrastruktur dan kebijakan pertanian justru menghambat produksi pertanian nasional. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur (sawit khususnya), tambang dan infrastruktur sebesar 230.000 hektar per tahun akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dengan cepat, pengusaan sumber daya air oleh sejumlah perusahaan swasta seperti di Sukabumi, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain serta kondisi irigasi yang buruk juga mempengaruhi produksi dan produktifitas tanaman pangan. Di sisi lain kebijakan pertanian justru membuka pintu impor pangan besar-besaran, hal ini menurunkan insentif bagi petani untuk terus berproduksi, seperti contohnya pada petani kedelai yang sempat mengalami swasembada pada awal tahun 1990an namun mendapat gempuran kedelai impor murah membuat mereka kalah bersaing sehingga saat ini kita harus mengimpor 70% kebutuhan kedelai kita.

Apakah menurut pendapat Anda, Indonesia saat ini dalam “masalah besar” terkait ketahanan pangannya? Dapatkah impor bahan pangan atau tergantungnya sebuah wilayah dengan wilayah lain dijadikan indikator keterancaman pangan di Indonesia? Indikator apa saja yang bisa menjadi rujukan sebuah Negara mengalami krisis atau terancam pangan?

Ya, menurut saya ada sebuah “masalah besar” terkait ketahanan pangan di Indonesia, konsep ketahanan pangan sendiri yang cenderung tidak memandang bagaimana, dari mana dan siapa yang memproduksi pangan itu sendiri menjadi salah satu penyebab utama masalah pangan yang kita hadapi saat ini. Rata-rata per tahun Indonesia mengeluarkan Rp 110 trilyun untuk impor pangan, sementara nilai pembiayaan pertanian dalam APBN hanya Rp 38,2 trilyun. Jika biaya yang dikeluarkan untuk impor bisa dialihkan untuk membangun pertanian dalam negeri, perbaikan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya, menjaga stabilitas harga baik di tingkat produsen maupun konsumen tentu pertanian dalam negeri akan lebih berkembang. Ketergantungan impor terus-menerus akan mempengaruhi penurunan produksi pangan dalam negeri, dan ini akan menjadi sangat berbahaya karena kita tidak bisa mengontrol jika terjadi gejolak harga atau penurunan produksi di pasar internasional. Indonesia saat ini bukan mengalami krisis pangan, namun krisis “harga” pangan, krisis daya beli, karena walaupun pangan tersedia di pasaran namun banyak orang yang tidak bisa mengakses pangan tersebut. Hal ini menyebabkan 17,9% anak balita (5 juta jiwa) mengalami masalah gizi (Riset Kesehatan Dasar, 2010) dan umumnya di wilayah pedesaan.

Jika benar Indonesia mengalami krisis atau terancam ketahanan pangan, apa saja yang menyebabkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut? 

Sejumlah faktor yang mempengaruhi krisis “harga” pangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pilihan kebijakan pangan dan pertanian yang salah yang dilakukan pemerintah. Di dalam negeri pilihan untuk mengembangkan perkebunan dibandingkan tanaman pangan, menyebabkan Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan dan peternakan 4,3 miliar US$ (Kementan dan BPS, 2009). Lahan-lahan pertanian dialih fungsikan menjadi perkebunan dan tambang, sementara petani tanaman pangan tidak mendapatkan dukungan untuk meningkatkan produksi maupun pendapatan mereka. Buruknya stabilisasi harga pangan yang hanya dibatasi pada beras, sementara berbagai komoditas pangan pokok lainnya diserahkan kepada pasar mempengaruhi daya beli masyarakat, saat ini 73% pengeluaran masyarakat khususnya menengah ke bawah dihabiskan untuk konsumsi pangan. Jika terjadi lonjakan harga sedikit saja dapat mendorong krisis pangan yang parah di dalam negeri. Sementara itu krisis iklim  yang terjadi juga meningkatkan spekulasi harga pangan. Di sisi lain, buruknya penyerapan gabah petani menyebabkan pemerintah mengatakan stok beras nasional tidak cukup dan kita harus impor, padahal terjadi surplus produksi gabah sebesar 3,9 juta ton. Impor beras di saat petani panen, tentu akan menjatuhkan harga di tingkat petani. Jangan lupa petani bukan hanya produsen namun juga konsumen pangan, jika harga jatuh, tentu daya beli mereka pun akan berkurang.

Menurut pendapat saudara, seberapa besar pengaruh atau dampak perubahan iklim terhadap situasi dan kondisi tersebut di atas?

Perubahan iklim menjadi salah satu pemicu peningkatan spekulasi pangan beberapa tahun terakhir. Akibat kondisi iklim yang tidak stabil berpengaruh pula pada produksi pangan, walaupun hingga hari ini produksi pangan dunia sesungguhnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan populasi dunia, namun produksi ini tidak merata. Di satu sisi sejumlah daerah memiliki penurunan produksi, di sisi lain sejumlah daerah juga mengalami peningkatan produksi seperti misalnya lading/sawah tadah hujan yang bisa tanam 2-3 kali akibat peningkatan curah hujan. Ketidakstabilan dan tidak meratanya produksi pangan, menjadi ajang spekulasi yang menguntungkan bagi para pemilik modal. Masih kita ingat lonjakan harga beras hingga 30%, harga cabe naik hingga 120% di awal tahun ini karena terjadi sedikit penurunan produksi sementara di tingkat petani harganya relatif tetap.

Lebih lanjut perubahan iklim juga menimbulkan keresahan akan krisis energi dan upaya mencari energibaru yang bisa dikatakan lebih “hijau” hal ini mengarah pada pengembangan agrofuel/biofuel dari beberapa jenis tanaman sebagai bahan baku energy alternative ini. Hal ini sempat menimbulkan goncangan dan disebut sebagai salah satu pemicu utama krisis pangan global 2007-2008 yang lalu, hal ini menimbulkan kompetisi yang tidak adil antara manusia dan mesin dalam memperebutkan sejumlah tanaman yang umumnya menjadi bahan pangan atau bahan baku makanan yang dijadikan sebagai sumber energy alternative, singkong, jagung, minyak sawit dan jarak adalah beberapa diantaranya.

Masih kita ingat ketika harga kedelai melonjak tinggi di dalam negeri ketika Amerika Serikat mengganti ladang-ladang kedelainya dengan jagung untuk ethanol sementara kita mengimpor sebagian besar kedelai dari sana. Atau antrian minyak goreng, padahal Indonesia adalah pengimpor CPO terbesar dunia karena 80% CPO kita di ekspor ke Cina, India dan Uni Eropa untuk diolah menjadi biodiesel.

Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan respon pemerintah? Apakah sudah cukup sinergis kebijakan dan arah pembangunan di Indonesia yang mengkaitkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan membangun ketahanan pangan? Apakah proyek MIFEE, misalnya, merupakan alternative atau trobosan dalam menjawab ancaman krisis pangan? 

Sangat disayangkan bahwa di tengah kondisi ini, ketika sejumlah negara terang-terangan melakukan proteksi untuk mengamankan kebutuhan pangan dalam negerinya, Indonesia justru melakukan langkah sebaliknya. Tidak ada kesinergisan dalam mengaitkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim khususnya di sektor pangan. Walau pemerintah menyatakan moratorium bagi pembukaan lahan baru kelapa sawit, namun fakta di lapangan pembukaan lahan tetap berlanjut, di Jambi misalnya alih fungsi lahan pangan menjadi kebun kelapa sawit tahun 2010 lalu seluas 75. 560 hektar, sementara di Sumatra Utara terjadi alih fungsi seluas 278.560 hektar. Di sisi lain, lahan-lahan petani dihancurkan karena dinyatakan sebagai daerah konservasi, seperti yang terjadi di NTT, Jambi dan Sumatra Selatan.

Proyek MIFEE ataupun rencana food estate lainnya justru menimbulkan masalah yang lebih besar, model food estate yang dikembangkan secara industri monokultur akan merusak biodiversitas di suatu wilayah dan sistem pertanian agribisnis, monokultur skala luas hanya akan semakin mendorong komodifikasi pangan. Rakyat justru semakin dijauhkan dari penguasaan mereka atas sumber-sumber pangan. Sementara itu inisiatif-inisiatif yang dikembangkan petani untuk beradaptasi dengan perubahan iklim hampir tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah baik dalam dukungan finansial maupun kebijakan.

Indonesia memiliki biodervitas pangan tinggi. Kita juga sering mendengar (dulu) berbagai contoh suku/komunitas dengan beragam jenis pangan. Jagung sebagai makanan pokok komunitas Madura, Sagu komunitas Maluku, Umbi komunitas Papua dll. Namun saat ini, biodiversitas jenis pangan semakin memudar, bahkan punah. Digantikan oleh satu jenis pangan; beras. Bagaimana pendapat anda tentang penyempitan makna jenis bahan pangan oleh satu komoditas? 

Penyempitan bahan makanan menjadi satu komoditas akan menyebabkan ketahanan pangan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap perubahan yang mendadak. Akan lebih sulit untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan (beras) bagi ratusan juta penduduk Indonesia yang terus bertambah. Sementara itu sentra produksi beras pun semakin berkurang ditambah dengan kondisi iklim yang tidak stabil yang menyebabkan semakin sulit untuk menjamin kecukupan produksi pada setiap musim panen.

Bagaimana pendapat Anda Isu Keadilan keadilan iklim jika dikaitkan dengan kedaulatan pangan?

Kedaulatan pangan dan keadilan iklim memiliki kaitan yang erat, itulah mengapa SPI dan La Via Campesina di tingkat internasional menyatakan bahwa krisis iklim adalah krisis pangan dan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga petani berperan mendinginkan bumi. Sistem pangan global saat ini yang dikembangkan secara monokultur dengan model industri menyumbang 44-57% dari total emisi GRK (GRAIN, 2008), terbesar disumbangkan dari industri pengepakan dan transportasi pangan lintas benua yang menyumbang 15-20% emisi yang dilakukan oleh negara-negara utara ke selatan. Itulah mengapa kedaulatan pangan erat kaitannya dengan keadilan iklim, kedaulatan pangan yang menekankan pada produksi pangan lokal, untuk mengurangi “food miles” atau jarak tempuh pangan dari produksi ke konsumsi serta mengembalikan kesuburan dan organisme tanah melalui pertanian organik bisa mendorong pengurangan emisi GRK.

Menurut pendapat Anda, apakah kedaulatan pangan lokal dapat berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional? Apakah meraka (komunitas lokal) cukup siap menghadapi dampak perubahan iklim untuk menunjang ketahanan pangan tersebut?

Saya percaya produksi pangan lokal masih berkontribusi signifikan bagi pemenuhan pangan masyarakat. Komunitas lokal memiliki kreatifitas untuk mempertahankan produksi, karena hidup mereka juga bergantung dari hal tersebut. Seperti yang terjadi di Sumatra Selatan misalnya para petani yang hidup di lebak lebung melakukan pertanian terapung dengan menanam padi di atas rumbia yang terapung di atas air. Atau bagaimana para petani secara mandiri melakukan pemilihan benih yang lebih tahan terhadap kekeringan atau hama seperti yang dilakukan petani-petani padi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Upaya apa yang bisa dilakukan; strategis maupun teknis dalam mensikapi dan mengatasi krisis tersebut?

Dari Pemerintah, upaya yang harus dilakukan adalah memberikan dukungan. Baik dalam bentuk pelatihan tekhnis melalui sekolah-sekolah iklim bagi para petani ataupun asuransi kegagalan panen akibat perubahan iklim kepada petani. Memberikan insentif dengan kepastian harga produksi yang juga menguntungkan bagi mereka untuk tetap bisa berproduksi di tengah kondisi alam yang berubah. Secara sungguh-sungguh menghentikan alih fungsi lahan-lahan pertanian khususnya tanaman pangan bagi peruntukan lainnya. Organisasi tani juga terus melakukan pelatihan atau tukar menukar pengetahuan dan ketrampilan tekhnis pertanian yang dapat lebih tahan menghadapi perubahan iklim. Perlu ada kerjasama antara pemerintah dan organisasi tani yang lebih taktis untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

ARTIKEL TERKAIT
SPI Kuansing Rencanakan Pembangunan Jalan Produksi Pertanian
Hari Pangan Sedunia 2016 : Harga Pangan Melambung, Impor Pan...
SPI Kutuk Pembakaran Rumah dan Lahan Petani Merangin
Rencana Kenaikan BBM: Langkah Sempurna Pemiskinan Rakyat Rencana Kenaikan BBM: Langkah Sempurna Pemiskinan Rakyat
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU