Kebijakan Salah Arah

JAKARTA. Jangankan sebuah kapal besar yang sedang mengarungi samudera nan luas, kapal kecil saja sangat membutuhkan arah yang jelas saat berlayar di lautan dangkal sekalipun. Nakhodanya dituntut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, komitmen dan keinginan yang kuat untuk dapat sampai di tujuan sehingga kapal beserta seluruh awaknya dapat tiba dengan selamat.

Tak peduli siapa penumpangnya, Nakhoda kapal harus selalu memposisikan diri sebagai pengambil keputusan tertinggi atas nama keselamatan awak, tidak bisa diintervensi, sehingga sebesar apapun gelombang, kapal tetap melaju ke arah yang pasti. Itu prinsipnya. Sampai ketika belum lama ini Henry Saragih, Ketua Umum DPP Serikat Petani Indonesia melontarkan ungkapan penuh kekecewaan dan keprihatinan, “Kebijakan-kebijakan pertanian dan pangan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah selama ini sudah salah arah,” ujarnya.

Seketika pikiran terarah ke cerita kapal di atas. Dimana jika dilihat dari prinsip ‘kenakhodaan’ di atas, ungkapan itu secara tidak langsung mengartikan bahwa tujuan dan keselamatan para awak kapal, yang berarti seluruh rakyat, dan sebuah kapal yang bernama Indonesia ini, sedang terancam. Bagaimana tidak, perjalanannya sudah salah arah.Dalam bahasa sehari-hari, ‘kapal sudah nyasar’.

Cukup banyak alasan yang kuat, baik dari tinjauan akademis, yuridis dan politis, mengapa Henry, yang juga Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional ‘La Via Campesina’ itu menyatakan demikian, dan sudah dilansir oleh berbagai media massa nasional. Satu hal yang paling berbeda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya adalah, kali ini Henry dengan tegas mengatakan ‘sudah salah arah’ bukan ‘perlu dikoreksi’ atau ‘perlu pembenahan’.

Pemerintah sendiri pastinya sudah mengetahui sikap tersebut berikut alasan-alasannya karena memang SPI, baik di pusat maupun di daerah, sudah berulang kali menyuarakan masukan-masukan dalam upaya membangun dunia pertanian dan kedaulatan pangan di Indonesia. Tapi apa mau dikata, sepertinya pemerintahpun tetap tampak ‘nyaman’ meskipun kapalnya kian nyasar. Apalagi kalau bukan demi mengamankan kepentingan para pemilik modal.

Pemerintah sebenarnya sudah sadar kalau bangsa ini sudah gagal mengembangkan eksperimen industri-industri canggih dan harapannya tinggal di sektor pertanian & perkebunan.Tetapi sejak 30 tahun lalu sektor pertanian & perkebunan di negara ini sudah di-drive oleh kaum kapitalis.Lihat, saja bagaimana negara begitu cepat menyelematkan kepentingan kelompok-kelompok kecil, bukan membela petani atau rakyat kecil, begitu juga dengan partai-partai politik.

Padahal negara ini sebenernya punya fundamen yg kuat untuk membuat kebijakan2 pertanian dan perkebunan yg berlapis-lapis yg bisa menguatkan kedua sektor itu dan tidak melepas petani dan pelaku-pelaku usaha kecil kita untuk bertarung di pasar bebas. Tetapi apa boleh buat, Indonesia sudah jauh dari cita-cita kemerdekaan, negara sekarang sudah dikendalikan oleh pemodal-pemodal, negara sudah menjadi tawanan privat-privat.

Terlebih, perubahan negara yang lebih baik dan cepat juga tidak akan terjadi dari parlemen karena hingga kini tak ada satupun partai yang bersungguh-sungguh membela kepentingan petani, nelayan dan buruh. Indonesia sudah berada di tengah arus kapitalisme meskipun memang sudah menjadi negri pertama yang mengalami kapitalisasi di dunia oleh VOC.

Tapi ironisnya, demokrasi yang berlangsung di Indonesia hingga saat ini adalah demokrasi yang masih tetap meneruskan kepentingan modal. Tak perlu dibantah lagi dengan kebohongan, jika dikatakan bahwa kebijakan pertanian dan pangan Indonesia memang sudah salah arah.(yp)

===================================================================

Yoseph Pencawan,

Departemen Komunikasi Nasional, Serikat Petani Indonesia