Kehancuran WTO di depan mata, pertanian batu sandungan terbesar

JAKARTA—Upaya kesekian kalinya akan dibuat untuk memberikan napas buatan untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO ) yang sedang mati suri. Setidaknya lima upaya tercatat tahun ini, sejak dari World Economic Forum, Davos (Januari), Pertemuan G-20, London (April), Pertemuan Kelompok Cairns, Bali (Juni), Pertemuan Kelompok G-8, L’Aquila (Juli) dan yang akan datang Pertemuan menteri terbatas atau mini-ministerial di India (September).

Dari keseluruhan pertemuan tersebut, benang merahnya sudah jelas: Agenda Doha WTO harus dibangkitkan kembali. Hal ini karena resep neoliberalisme di dalam WTO, yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, pengurangan subsidi, dan liberalisasi sektor pertanian, industri dan jasa diisyaratkan sebagai penyelamat dunia. Namun faktanya, sejak WTO berdiri di tahun 1995, agenda-agenda tersebut sedikit sekali memberikan manfaat bagi pertanian dan pangan, terutama di negara miskin dan berkembang. Bahkan protes besar-besaran menentang WTO pada 1999, 2003 dan 2005 menunjukkan pula bahwa buruh, nelayan dan konsumen juga merasa WTO menghancurkan kehidupan dan penghidupan mereka.

Di tengah usaha menghidupkan kembali Agenda Doha WTO, dunia telah tercebur krisis (pangan, iklim, energi dan finansial) yang cukup akut. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, “Dalam proses ini, negara-negara terdorong untuk menyelamatkan urusan domestiknya dahulu dibandingkan urusan liberalisasi multilateral seperti WTO.” Amerika Serikat (AS) yang menghegemoni WTO, hingga saat ini hanya wait-and-see, sementara mereka memperbaiki urusan dalam negeri yang porak poranda. “Bahkan, AS belum menunjuk kembali perwakilannya yang tetap untuk WTO,” ujar dia. “Di atas semua ini, peran WTO pun tidak signifikan terutama dalam pemecahan masalah krisis finansial tahun 2008, jadi lembaga ini memang tidak berguna,” pungkas dia.

WTO telah lama dituding atas ketidakadilannya, terutama masalah subsidi pertanian yang terus digelontorkan oleh negara maju. AS dan Uni Eropa terus-menerus menyubsidi sektor pertanian secara besar-besaran dan akhirnya mengakibatkan produknya di-dumping dengan murah ke pasar internasional. Subsidi ini pun tidak dinikmati petani kecil, melainkan beberapa perusahaan raksasa atau Transnational Corporations (TNCs). Studi terakhir dari FAO (2006) menunjukkan bahwa beberapa TNCs telah menikmati oligopoli dan keuntungan untuk mengatur harga pertanian—spekulasi dan liberalisasi yang menyebabkan krisis pangan tahun 2007 lalu.

WTO juga dituding karena prosesnya yang tidak demokratis dan hegemonik. Hanya beberapa negara saat ini yang sangat menentukan arah WTO di masa yang akan datang: AS, Uni Eropa, Brasil, India, Cina.

“Kesepakatan-kesepakatan diputuskan pada ruang terbatas atau Green Room,” ujar Henry, yang sudah beberapa kali mengorganisasikan perlawanan rakyat paralel dengan pertemuan-pertemuan WTO. “Sebagai catatan, kali ini antusiasme negara-negara untuk melanjutkan negosiasi di WTO cukup berbeda. AS tidak terlalu bersemangat, Brazil akan fokus pada Mercosur, dan India, Cina serta beberapa kelompok negara masih bertengkar atas modalitas yang dipaksakan pada Teks Desember 2008 WTO1,” ujar dia. Level ketidakpercayaan kini sedang meningkat, dan kegagalan yang terus berulang sejak Juli 2006 telah membuktikan Agenda Doha sudah di ujung kematian.

Selain isu subsidi, batu sandungan lain yang menghadang WTO adalah usul kelompok G-33 mengenai Produk Khusus dan Mekanisme Pengamanan Khusus (SP/SSM). Saat ini di dalam Teks Desember, usulan SP/SSM telah banyak dilemahkan terutama sejak tahun 2004, sehingga perlindungan pertanian dan pangan yang diharapkan sangat diminimalkan oleh WTO (dalam hal ini Pascal Lamy) dan kelompok negara-negara maju. Saat ini, hanya sedikit sekali produk pertanian yang bisa dilindungi (hanya 12% dari total tarif), dan bahkan beberapa dari produk pertanian tersebut harus juga diliberalisasi tarifnya (hanya 5% yang bisa dikecualikan dari liberalisasi tarif, dan liberalisasi tarif 11% secara umum untuk produk khusus). “Hal ini tentu jauh sekali dari posisi perlindungan pertanian dan pangan, yang secara prinsip haruslah memastikan kedaulatan pangan rakyat dan kepastian penghidupan petani kecil.”  Di tengah negosiasi, tentu ini jadi perdebatan yang sangat berat, dan Indonesia tentu harus menolak deal yang buruk ini. “Seluruh aspek pertanian dan produk pangan kita harus dilindungi, dan itu adalah kewajiban pemerintah. Petani tak butuh WTO, dan WTO harus keluar dari pertanian dan pangan,” pungkas Henry.

Himbauan petani anggota SPI ini tentunya beralasan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang bermuka dua; di satu sisi neoliberal mendukung Agenda Doha dihidupkan kembali, di sisi lain secara domestik dan multilateral juga mempromosikan perlindungan berbasis ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. “Tapi jika melihat track record sejauh ini, pemerintah kita terlalu liberal dan tidak memperhatikan benar-benar aspirasi rakyatnya dalam masalah perdagangan global ini,” tutup Henry singkat.*****

Narasumber:
Henry Saragih (Ketua Umum SPI) 0816 3144441

Kontak lebih lanjut:
Mohammed Ikhwan (Ketua Departemen Luar Negeri SPI) 0819 320 99596


Cecep Risnandar
National Communication Director
Indonesia Peasants Union (SPI)
=====================================
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta 12790
Telp. +62 21 7991890    Fax. +62 21 7993426
http://spi.or.id