Kekuasaan untuk pembaruan agraria dan kedaulatan pangan

CIAWI. Petani sudah saatnya merebut kekuasaan untuk mendorong pembaruan agraria dan kedaulatan pangan. Hal ini disampaikan Eka Kurniawan Sago Indra, anggota Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) wilayah Sumatera Barat pada Rapat Pleno III SPI di Ciawi Bogor (2-4 Februari). Sago menjelaskan bahwa saat ini petani dihadapkan pada dinamika politik liberal yang memberikan peluang yang sangat luas pada elit politik untuk duduk di kekuasaan. Petani miskin dan rakyat tertindas selalu terpinggirkan dalam sistem politik tersebut. “Untuk itu perlu membuat strategi baru agar petani bisa merebut kekuasaan dalam upaya mendorong pembaruan agraria dan kedaulatan pangan”, tegasnya.

Sago menambahkan bahwa SPI sebagai organisasi gerakan petani yang berbasis massa jangan lagi terhegemoni oleh elit kekuasaan untuk mendukung mereka, tetapi sudah saatnya menyiapkan kader-kader pilihan untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan dalam waktu dekat ini seperti di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. “Saya sendiri sudah diminta oleh petani, rakyat miskin dan organisasi sosial lainnya untuk mencalonkan diri menjadi Calon Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota melalui calon independen”, ungkap Sago.

Mugi Ramanu, Ketua MNP SPI dari Jawa Tengah yang memimpin Rapat Pleno III SPI membenarkan ungkapan Sago.  Dia mengatakan bahwa pada Rapat Pleno kali ini SPI sudah membuat Surat Keputusan tentang penugasan Saudara Eka Kurniawan Sago Indra untuk bertarung menjadi bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota. “Rekomendasi mengenai pilihan ini dilandasi oleh kenyataan bahwa, elit politik yang duduk pada kekuasaan saat ini tidak berpihak pada petani, tetapi hanya mencari kekayaan pribadi dan kroninya”, jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih menegaskan bahwa SPI mendukung penuh pencalonan Eka Kurniawan Sago Indra sebagai calon Bupati dari jalur independen untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. “SPI memandang pencalonan ini bukan sekedar kekuasaan, tapi soal merebut kembali kedaulatan rakyat, dalam rangka perjuangan mewujudkan pembaruan agraria dan keadilan sosial” tegasnya.

ARTIKEL TERKAIT
Diskusi publik penyikapan atas pertemuan G20 Diskusi publik penyikapan atas pertemuan G20
Komnas HAM: Konflik REKI-Petani, Ada Indikasi Pelanggaran HA...
Hak Asasi Petani: Perjuangan nyata di tingkat internasional,...
Deklarasi DPC SPI Lumajang
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU