MK: Pemuliaan Tanaman oleh Petani Kecil Tak Perlu Izin

Kuasa Hukum Pemohon memberikan selamat kepada salah satu Pemohon seusai pembacaan amar putusan perkara uji materi UU Perkebunan, Kamis (27/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas MK/Ganie, mahkamahkonstitusi.go.id

Kuasa Hukum Pemohon memberikan selamat kepada salah satu Pemohon seusai pembacaan amar putusan perkara uji materi UU Perkebunan, Kamis (27/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.  Foto : Humas MK/Ganie, mahkamahkonstitusi.go.id

JAKARTA. Kabar gembira untuk petani kecil se-Indonesia, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Dengan putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 tersebut, MK menegaskan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul, tanpa perlu izin.

“Menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat, di ruang sidang pleno MK, Kamis (27/10).

Sementara itu, dalam putusan tersebut MK menyatakan frasa “orang perseorangan” dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan yang berbunyi “Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri” bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan untuk perseorangan petani kecil”.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menyebutkan, norma Pasal 27 ayat (3) UU Perkebunan sama dengan substansi norma dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Nomor 99/PUU-X/2012.

Dengan berpegang pada Putusan Nomor 99/PUU-X/2012, Mahkamah pun menyatakan inkonstitusional bersyarat frasa “dapat” dalam Pasal 29 UU Perkebunan yang berbunyi, “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul” sepanjang tidak dimaknai “termasuk perorangan petani kecil”.

Mahkamah juga menyatakan frasa “varietas hasil pemuliaan” dalam Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan yang berbunyi, ““Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.” bertentangan dengan UUD 1945 “sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perkebunan tersebut tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri”.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, Dalam putusan dimaksud, MK intinya mengakui hak perorangan petani kecil untuk pemuliaan tanaman tanpa harus meminta izin pihak mana pun.

“Tentu saja ini adalah kabar baik untuk seluruh petani kecil Indonesia, karena sebelum ini banyak petani yang dikriminalisasi karena menangkarkan benihnya sendiri,” papar Henry di Jakarta, Jumat (28/10).

“Hak-hak petani kecil untuk menangkarkan, memuliakan, dan melestarikan benihnya sendiri, tidak perlu izin siapa-siapa lagi, dan ini sudah diatur di undang-undang. Kedaulatan benih mendapatkan angin segar yang baik,” kata Henry lagi.

Masyarakat (Adat) Bisa Kuasai Lahan

Kabar gembira lainnya adalah, dalam putusan yang sama, MK menyatakan anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

aksi petani SPI Langkat

Putusan ini secara langsung menolak dan membatalkan isi Norma Pasal 55 UU Perkebunan yang berbunyi: “Setiap orang secara tidak sah dilarang: mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”

Frasa “secara tidak sah” dalam norma pasal a quo, dinyatakan Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945
Menurut Mahkamah, secara normatif norma a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, ketentuan tersebut menjadi tidak memberi kepastian hukum apabila terkait dengan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, agar ketentuan Pasal 55 UU Perkebunan dapat berlaku dan memberi kepastian, maka Mahkamah memandang perlu adanya kepastian bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Perkebunan tidak berlaku bagi orang-orang yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat.

Dengan inkonstitusionalitas sebagian Pasal 55 UU Perkebunan, maka norma Pasal 107 UU Perkebunan yang merupakan ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 undang-undang a quo pun dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa “secara tidak sah” tidak dimaknai “tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007”.

Para pemohon uji materi UU ini adalah Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Perkumpulan Sawit Watch (PSW), dan Aliansi Petani Indonesia (API) dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

(Sumber)

ARTIKEL TERKAIT
Peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional: Legislasi perlindungan petani sebagai pengakuan dan pemenuhan hak asasi petani Peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional: Legislasi p...
Deklarasi SPI di Aceh Tengah
16 Tahun SPI
Petani Sebagai Garda Terdepan Dalam Perjuangan Tanah Palesti...
BERIKAN KOMENTAR ...

INFO TERBARU