PASAMAN. Kedaulatan Pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri, mengkonsumsi dan memasarkan hasil pertaniannya tanpa adanya intervensi pihak luar. Sementara, ketahanan pangan pada dasarnya hanyalah kemampuan ketersediaan bahan pangan di pasar, tanpa mempertimbangkan siapa yang memproduksi dan dari mana berasal. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam diskusi publik yang mengawali Musyawarah Cabang (Muscab) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat (Sumbar), yang diselenggarakan di Lumbung Pangan Sapayuang Saiyo, Nagari Sundata, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, 19-20 Desember 2012.
Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sukardi Bendang menyampaikan kebijakan pemerintah yang hanya bertumpu pada ketahan pangan mengakibatkan bahan masakan yang diolah di dapur kita tidak lagi berasal dari hasil panen kebunnya petani Indonesia, tapi kebanyakan bahan pangan impor.
“Sementara lahan-lahan petani secara umum di Indonesia tanah telah ditanam dengan kelapa sawit, telah ditanam oleh kebun kayu akasia, dan telah dilubangi untuk ditambang oleh perusahaan pertambangan. Akibatnya petani-petani kita menjadi buruh untuk mendapatkan uang guna membeli beras dan sayur-sayuran buatan luar negeri. Jadi konsep ketahanan pangan ini terbukti sudah gagal, kedaulatan panganlah yang harus diterapkan di negeri ini” papar Sukardi.
Seementara itu menurut Kepala Dinas Pertanian Kab. Pasaman, Ir. Nasrun yang juga hadir dalam acara ini, petani harus mengorganisir diri untuk mensejahterakan dirinya sendiri, sudah saatnya petani tidak lagi selalu bergantung dengan bantuan pemerintah.
“Saya sangat menyambut baik adanya organisasi SPI ini yang berorientasi pada kemandirian petani. Kami juga sudah memiliki program-program untuk pembangunan di bidang pertanian yang dipersiapkan untuk menuju kesejahteraan petani, tinggal sekarang kesiapan petaninya dalam menindaklajuti program-program tersebut sehingga kehidupan petani dapat sejahtera,” ungkapnya.
Perwakilan dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kab. Pasaman Heri Prasetyo, menjelaskan bahwa BP2KP melalui program-programnya telah mendukung kedaulatan pangan melalui pemanfaatan pekarangan menjadi sumber pangan dan gizi keluarga, hal ini juga dapat mengurangi pengeluaran keluarga.
“Pemda Pasaman juga mendukung adanya lumbung pangan yang berguna untuk persiapan masyarakat jika terjadi masa paceklik atau gagal panen. Keseriusan Pemda dalam mendukung lumbung pangan ini dibuktikannya dengan penyediaan dana APBD kabupaten dengan membangun gudang-gudang pangan sebanyak empat buah berikut dana penyediaan stok dalam gudang. Semoga SPI bisa bahu membahu dengan Instansi terkait di Pasaman untuk bersama-sama membangun kedaulatan pangan di Pasaman dan Sumatera Barat umumnya,” jelasnya.
Sementara itu, Muscab ini akhirnya menetapkan Martias (Dt. Rangkayo Basa) sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Pasaman.
“Kami siap bekerja keras membangun SPI di Kabupaten Pasaman ini sesuai amanah yang say a terima pada Muscab I ini dan berpedoman pada AD/Art dan GBHO SPI. Kami butuh dukungan semua pihak, baik DPP, DPW SPI Sumbar dan anggota SPI di Pasaman agar ke depan SPI lebih berkembang lagi di Kabupaten Pasaman ini,” tutur Martias sesaat setelah terpilih menjadi Ketua DPC SPI Pasaman.
Muscab ini sendiri dihadiri oleh seratusan petani yang berasal dari Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpati, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Rao Selatan, dan Kecamatan Padang Gelugur, perwakilan pemerintahan Kabupaten, Camat Lubuk Sikaping, hingga unsur DPW SPI Sumbar, dan Majelis Nasional Petani (MNP) asal Sumatera Barat, Sago Indra.