Nelayan dan Petani, Penjaga Kedaulatan Pangan Nasional

SNI

JAKARTA. Sama seperti petani, nelayan juga berkontribusi terhadap kedaulatan pangan nasional, karena hasil laut mulai dari garam hingga ikan-ikanan sangat tinggi dikonsumsi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana pada saat melakukan aksi memperingati Hari Nusantara (Bahari) di Jakarta, kemarin (13/12). Aksi ini sendiri diikuti oleh sekitar 500 nelayan dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan beberapa tokoh nelayan Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, dan Bali.

Dalam aksi yang dimulai dari Masjid Istiqlal, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Istana Negara, Budi menyampaikan pemerintah belum pernah serius membahas persoalan nasib nelayan tradisional yang selama ini menjadi kelompok yang terpinggirkan. Nyatanya justru para nelayan Indonesia dilupakan dalam setiap momentum Hari Nusantara padahal peran penting para nelayan adalah cukup strategis guna mempertahankan kedaulatan pangan Indonesia.

“Nelayan tak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan bahkan kebijakan yang mendorong kepada industrialisasi perikanan lebih kepada investasi yang hanya mengejar pendapatan negara dan mengbaikan hak-hak nelayan tradisional, baik hak wilayah tangkap nelayan tradisonal, hak melintas, dan hak perairan bersih dan sehat. Tapi justru malah mempersempit wilayah tangkap nelayan tradisonal dengan alasan konservasi dan wisata,” tegasnya.

 

Budi juga menyampaikan, sudah 55 tahun Deklarasi Djuanda, namun ekploitasi sumber daya kelautan termasuk pencurian ikan oleh kapal asing semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama satu dekade terakhir negara mengalami kerugian sebesar 30 trilyun pertahun dari pencurian ikan oleh kapal asing. Jika harga satu kilogram ikan adalah 2 dolar, dan ikan yang dicuri 166 ton pertahun, ini adalah jumlah yang sangat fantastis. Jika para nelayan tradisonal terikat oleh tengkulak dengan hitungan 1 perahu adalah 25 juta. Maka bisa membebaskan sekitar 1.200.00 nelayan tradisonal yang tidak bisa menjual ikan secara leluasa dan tidak dimonopoli harga oleh para tengkulak,” papar Budi.

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menuturkan pemerintah harus benar-benar memperhatikan penghidupan para nelayan, karena seperti halnya petani, nelayan adalah penyokong dan fondasi kedaulatan pangan Indonesia.

“Petani dan nelayan (kecil) memiliki nasib yang tidak jauh berbeda, sama-sama termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan para petinggi di negeri ini. Tidak hanya produk-produk pertanian yang diimpor, hasil laut juga diimpor, padahal kita sama-sama mengetahui bahwa wilayah laut Indonesia sangat luas dan kaya,” ungkapnya.

Sementara itu, 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara (Hari Bahari) sebab tepat pada hari tersebutlah ditandatangani Deklarasi Djuanda yang akhirnya mengakui kedaulatan wilayah perairan Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya hanya 3 mil dari bibir pantai berdasarkan hukum Kolonial Hindia Belanda