Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan 2014 Tidak Demokratis, Penuh Politisasi

JAKARTA. Pada 7-12 Juni 2014 ini Kementerian Pertanian menggelar Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XIV di Malang, Jawa Timur. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 4748/Kpts/OT.160/10/2013, PENAS merupakan wahana petani dan nelayan Indonesia untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab dan melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

PENAS seharusnya menjadi proses demokratis seperti melakukan rembug nasional petani untuk mengidentifikasi, melakukan analisis dan sekaligus menyusun program aksi untuk mengatasi segala ancaman dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat petani. PENAS seharusnya menjadi forum yang inklusif bagi seluruh petani Indonesia, tidak hanya untuk golongan dan kelompok tani-nelayan tertentu. Saat ini, PENAS akan berlangsung dengan hanya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) saja. Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, hal tersebut jelas mengecewakan.

“Banyak serikat petani, kelompok tani, serikat nelayan tingkat nasional dan regional tidak dilibatkan. SPI sebagai gerakan petani kecil, masyarakat adat, buruh tani, perempuan dan kaum muda pedesaan merasakan ada diskriminasi,” tuturnya.

Padahal dengan pelibatan kelembagaan yang lebih luas, PENAS bisa benar-benar menjadi wadah demokratisasi kelembagaan petani yang inklusif dan demokratis, baik dari sisi fokus perhatian, perjuangan maupun bentuk kelembagaan petani. SPI memang masuk dalam susunan kepanitiaan PENAS bersama dengan beberapa organisasi tani lain, sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Pertanian No.4748/Kpts/OT.160/10/2013. Namun pada sisi lain, pelibatan tersebut kurang melalui proses demokrasi, komunikasi dan koordinasi, sehingga pada akhirnya SPI dan organisasi tani lain tidak dilibatkan pada proses selanjutnya dan hanya diposisikan sebagai peserta. Bahkan, petani SPI juga tidak diundang ikut serta ke Malang.

“Dengan ini, legitimasi dan proses demokrasi di dalam PENAS menjadi pertanyaan besar,” kata Henry lagi.

Sementara masalah petani mulai dari sektor hulu hingga hilir sangat kompleks, sehingga sebagian besar petani masih terperangkap dalam kemiskinan dan tidak memiliki penghidupan yang layak. Berdasarkan Sensus Pertanian 2013, terdapat 14,25 juta rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Jika tiap rumah tangga petani mempunyai dua anak, maka jumlah petani miskin–karena keguremannya—mencapai 57 juta jiwa. Rumah tangga petani gurem di pedesaan tersebut ini pada posisi kurang bahagia dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan bila mengacu pada Indeks Kebahagiaan 2013 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tahun 2014 ini adalah perayaan Tahun Internasional Pertanian Keluarga yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka melibatkan seluruh petani—termasuk mereka yang paling miskin—adalah solusi kemiskinan di pedesaan,” tegas Henry.

Penyelanggaraan PENAS pada masa kampanye Pilpres seharusnya menjadi momentum dan refleksi diri masyarakat tani untuk menguatkan posisi politik pertanian dan petani sendiri. Namun setelah ada pertanyaan demokrasi dan inklusivitas, muncul pula masalah politisasi. PENAS 2014 ternyata mengundang calon presiden Prabowo Subianto untuk berbicara pada Jumat pagi (06/06). Fakta ini sangat melukai proses demokratisasi di Indonesia terutama untuk petani dan masyarakat pedesaan, terlebih karena PENAS 2014 menggunakan APBN dan APBD yang merupakan dana publik.

“Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, SPI meminta Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian terkait serta panitia PENAS untuk mempertanggungjawabkan kejanggalan proses demokratisasi dan politisasi pada PENAS 2014 Malang,” tambah Henry.

Kontak Selanjutnya:

Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668