Pemerintah Indonesia tidak serius mengatasi perubahan iklim

Rencana aksi nasional dalam menghadapi perubahan iklim (RanMapi/Ranpi) tidak efektif dilakukan untuk saat ini. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya kegiatan yang jelas dilapangan dalam upaya mengatasi perubahan iklim ini.

Sejak Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) dibentuk paling tidak terdapat lima pertemuan penting yang dihadiri delegasi pemerintah Indonesia. Tiga berada di Bonn, Jerman, sementara satu terakhir berada di Bangkok. Dari sekian banyak pertemuan tersebut, tak ada satupun hasil dari pertemuan yang dihadiri puluhan delegasi Indonesia disebarkan informasinya kepada masyarakat umum.

Padahal perubahan iklim merupakan isu lingkungan paling penting yang dihadapi dunia saat ini. Bila hal itu tidak segera dilaksanakan akan semakin banyak muncul tantangan dan kerusakan. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, dan gagalnya pertanian.

Perubahan iklim yang terjadi sekarang ini harus dilihat sebagai akibat dari model pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Model pembangunan di negara-negara maju yang rakus terhadap energi fosil menjadi penyebab meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir. Celakanya, model pembangunan seperti itu diekspor ke negara-negara miskin dan berkembang. Akibatnya, keseimbangan dinamis alam dalam menampung GRK pun hancur dan terjadilah bencana ekologi terbesar abad ini yang bernama perubahan iklim.

Dengan menempatkan isu perubahan iklim sebagai akibat dari kegagalan model pembangunan dari negara maju, maka tidak adil rasanya bila untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tersebut negara-negara selatan harus dibebani dengan utang baru. Dibelokannya isu perubahan iklim menjadi perluasan proyek utang baru itu sebenarnya sudah terlihat dalam setiap pertemuan internasional tentang perubahan iklim. Dalam konferensi internasional tentang perubahan iklim di Bali pada akhir 2007 lalu, Bank Dunia dan ADB secara gencar memasarkan rencana proyek utangnya dengan mengatasnamakan perubahan iklim.

Indonesia pun memperoleh utang baru dengan mengatasnamakan perubahan iklim sebesar 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,5 triliun dari Jepang dan Perancis. Dimana dana pinjaman itu diperuntukan guna menutup defisit anggaran pemerintah dalam menjalankan program-program penanggulangan perubahan iklim selama 2008, 2009, dan 2010.

Beban utang yang begitu besar itu akan berpengaruh bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di negara berkembang. Beban utang yang besar akhirnya memaksa negara-negara berkembang harus melakukan ekstraksi sumber daya alam melebihi daya dukung ekologinya guna melayani pembayaran utang kepada negara maju. Mudahnya perizinan alih fungsi hutan menjadi kawasan pertambangan di Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini.

Terkait dengan hal itu, maka pertemuan internasional tentang perubahan iklim yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark pada Desember 2009 mendatang menjadi sangat penting bagi negara-negara selatan. Indonesia, sebagai salah satu negara selatan yang memiliki pengalaman buruk dengan proyek utang perlu mengambil kepemimpinan untuk merumuskan mekanisme pendanaan baru bagi perubahan iklim yang lebih adil yang tidak mejerat.

Indonesia berpeluang untuk memenangi perang melawan perubahan iklim tanpa menambah utang baru, semua tergantung niat yang kuat dari pemangku jabatan. Hal tersebut dapat terjadi jika memoratoriumkan pembalakan hutan hingga 2020 dan revolusi energi yang membawa negara ini dari penggunaan energi fosil kotor seperti batubara dan minyak menjadi energi terbarukan seperti tenaga panas bumi, angin, matahari, dan biomass.