Petani dan Nelayan Fondasi Kedaulatan Pangan

JAKARTA. Hari ini, 13 Desember 2011 adalah hari bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. 54 tahun yang lalu, tepat pada hari ini ditandatanganilah Deklarasi Djuanda yang akhirnya mengakui kedaulatan wilayah perairan Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya hanya 3 mil dari bibir pantai berdasarkan hukum Kolonial Hindia Belanda.

Oleh karena itu, tiga ratusan nelayan yang tergabung dalam Serikat Nelayan Indonesia (SNI), bersama petani, buruh, dan mahasiswa menggelar aksi damai untuk memperingati Deklarasi Djuanda yang dikenal dengan Hari Bahari atau Hari Nusantara, di Jakarta, mulai tadi pagi (13/11). Massa nelayan mayoritas berasal dari Cirebon, Jawa barat dan beberapa orang perwakilan nelayan dari Sumatera Utara.

Aksi dimulai dari mesjid Istiqlal menuju Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan berakhir di Istana Negara.

Budi Laksana, Sekjen SNI menyampaikan bahwa selain untuk memperingati Hari Bahari, aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar menghormati dan melindungi aktivitas nelayan tradisional sebagai hak warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

“Kami juga mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor ikan dan garam, menghentikan privatisasi wilayah pesisir dan laut dan menghentikan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Berdasarkan data KKP masyarakat miskin pedesaan wilayah pesisir tercatat 7,87 juta orang atau 25,14 % dari jumlah penduduk Indonesia. Ini khan sangat menyedihkan dan sangat berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia yang hasil lautnya melimpah ruah ” ungkap Budi.

Budi juga menambahkan bahwa aksi ini juga menuntut pemerintah agar memberikan subsidi BBM bagi nelayan tradisional, memberikan jaminan sosial yang layak kepada keluarga nelayan saat nelayan tidak bisa melaut, hingga menangkap dan mengadili mafia perikanan.

“Kami para nelayan juga berkontribusi terhadap kedaulatan pangan bangsa ini, karena hasil laut mulai dari garam hingga ikan-ikanan sangat tinggi dikonsumsi Indonesia,” tambah Budi.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) yang turut hadir dalam aksi ini menyampaikan bahwa baik petani dan nelayan adalah fondasi kedaulatan pangan bangsa Indonesia.

“SPI turut hadir dalam aksi ini sebagai solidaritas karena petani dan nelayan memiliki nasib yang tidak jauh berbeda, sama-sama termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan para petinggi di negeri ini. Tidak hanya produk-produk pertanian yang diimpor, hasil laut juga diimpor, padahal kita sama-sama mengetahui bahwa wilayah laut Indonesia sangat luas dan kaya,” tutur Henry.

Henry menekankan bahwa pemerintah harus benar-benar memperhatikan penghidupan para nelayan, karena seperti halnya petani, nelayan juga berperan sebagai penyokong dan fondasi kedaulatan pangan Indonesia.

Sementara itu, massa aksi hanya ditemui oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama staf khusus Menteri KKP, sedangkan Menteri KKP sedang berada di Riau. Setelah melakukan dialog bersama perwakilan massa aksi di dalam gedung Kementerian KKP, mereka akhirnya bersedia menemui massa aksi dan menjanjikan akan segera merealisasikan tuntutan-tuntutan massa aksi.