Posko Nasional Pemantauan Dampak Kekeringan Siap Bekerja Maksimal

JAKARTA. Menyusul bencana kekeringan yang menimpa sebagian besar wilayah di Indonesia, Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesia Human Rights Commission for Social Justice (IHCS), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI), Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI), Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman Indonesia (HMPTI), dan Forum Komunikasi dan Kerjasama Himpunan Mahasiswa Agronomi Indonesia (FKK HIMAGRI) mendirikan Posko Nasional Pemantauan Dampak Kekeringan.

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI menyampaikan, karena bencana kekeringan ini sudah (dan akan) memiliki dampak yang luas, termasuk dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, maka SPI dan lainnya merasa perlu memberikan perhatian luar biasa.

“Posko ini bertujuan memantau bencana kekeringan yang terutama berdampak pada lahan pertanian—terlebih lagi tanaman pangan, mendata kerusakan, menyambung suara petani atau korban bencana, dan mengawasi kebijakan penanggulangan bencana kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita siap bekerja maksimal,” tutur Agus Ruli dalam konferensi pers di sekretariat DPP SPI di Jakarta, kemarin (13/08).

Agus Ruli meneruskan, dalam siaran pers bersama, sudah tertera data awal dan keinginan petani dalam menanggapi bencana kekeringan.

Kita belum melihat upaya strategis terhadap dampak kekeringan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan solusi secara teknis. Cara kerja seperti ini sangat tidak komperehensif. Karena hanya menekankan bagi-bagi bantuan saja seperti penyaluran pompa air, padahal kekeringan menyangkut dampak yang lebih luas.

Dalam konferensi pers tersebut, M. Rifai dari API mengatakan, kekeringan memang terjadi setiap tahun, namun tahun ini terjadi lebih cepat dan lebih lama

“Pemerintah seharusnya sudah memiliki antisipasi sejak dini,” katanya.

Mi. Rifai melanjutkan, awal yang terpenting sebetulnya saat sebelum el ninodatang. Pemerintah agak lamban menerapkan sistem preventif – mitigasi dan tidak berkordinasi secara intensif. Sehingga petani tidak mendapatkan informasi.

“Seharusnya ada info kemarau datang sampai kapan, agar petani tidak berspekulatif dan tidak putus informasi,” sambunya.

Jazili dari POPMASEPI mennyampaikan, para mahasiswa agribisnis dan sosial ekonomi pertanian mendukung penuh Posko Pemantauan Dampak Kekeringan.

“Dalam disiplin ilmu kami, kami lebih fokus pada tingkat ekonomi rumah tangga petani. Karena potensi kerugian dampak dari kerugian akan mengancam setiap rumah tangga petani tanaman pangan khusunya padi,” ungkapnya.

Jazili juga menyampaikan, semoga dengan adanya posko ini, ormas tani, LSM, dan mahasiswa bisa bekerja bersama memberikan solusi-solusi langsung dari petani sebagai sumbernya.

“Contoh yang kami temukan, petani di daerah Tangerang masih belum berani menanam karena kekeringan masih melanda,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Agung perwakilan dari  HMPTI. Ia mengemukakan alasan HMPTI bergabung dengan posko pemantauan dampak kekeringan karena ingin bersama-sama memantau kemarau panjang ini. 

“El nino yang terjadi ditahun ini menyebabkan aktivitas hama meningkat. Dalam satu bulan ini kami menemukan terjadi ledakan hama dibeberapa daerah karena kekeringan. Seperti di beberapa daerah di Jawa Barat, Majalengka dan Cirebon. Kami mengharapkan Posko ini dapat mengajak seluruh stakeholder bersama-sama bisa membantu penanggulangan kekeringan,” paparnya.

Sementara itu, Ridwan dari IHCS menyebutkan, pemerintah memberikan bantuan pompa air, namun air irigasi yang hulu ke hilir tidak ada.

“Kemudian apa yang mau dipompa? Berdasarkan UU Perlintan disebutkan bahwa jika petani mengalami gagal panen, petani mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kita akan lihat apakah ganti rugi akan dialihkan ke asuransi pertanian,” sebutnya.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Barat (Sumbar )yang turut hadir dalam konferensi pers menambahkan, SPI Sumbar sudah membentuk tim di lima kabupaten, yang terparah kekeringan terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya di sebelas Kecamatan.

“Kami terus mendukung Pemerintah Kabupaten untuk melakukan solusi jangka pendek dan menengah. Pada 6 Agustus 2015, Pemerintah Kabupaten berencana mendirikan 20 embung dan meminta petani untuk menunda masa tanam. Petani sudah meminta ganti rugi lahan yang gagal panen, namun hingga malam tadi (12/08) belum direspon oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.