Presiden Bertemu Petani, Bahas Reforma Agraria hingga Peringatan Hari Tani

JAKARTA. Pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (2/7) di Kantor Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Beberapa hal penting terkait kehidupan petani menjadi topik bahasan pada pertemuan tersebut.

Yang pertama adalah tentang pelaksanaan reforma agraria. Redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta desa organik dan desa berdaulat benih menjadi menu utama.

“Kita punya UUPA No. 5 1960, UU Pangan, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat nasional. Ini peraturan bagus, harus segera dilaksanakan dengan paripurna,” kata Henry Saragih, Ketua Umum SPI.

“Di berbagai daerah, SPI menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai turunan UU tersebut.”

“Kami berharap Bapak Presiden dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk segera merumuskan Perda-Perda turunan UU yang berpihak pada petani itu,” ujar Henry.

Pertemuan petani dan presiden itu juga mengamini usulan penguatan koperasi petani sebagai mitra Bulog. Lebih jauh lagi, ada juga pembahasan harga beras pembelian pemerintah dengan dasar multi kualitas.

Pada kesempatan ini, para petani yang diwakili di antaranya oleh Mugi Ramanu (Jawa Tengah), Zubaidah (Sumatera Utara), Sago Indra (Sumatera Barat) juga melaporkan inisiatif petani seperti kampung agraria, gerakan penyelamatan sawah dan musyawarah tani daerah. Hadir juga dalam kesempatan ini Sekjen Aliansi Petani Indonesia (API) Muhammad Nuruddin, dan Sekjen Indonesia Human Rights Commission for Social Justice (IHCS) Gunawan.

“Kita juga mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2015 nanti,” tutur Zubaidah, Ketua SPI Sumatera Utara.

“Pertemuan hari ini buat kami sebagai respon Presiden Jokowi untuk Indonesia, dan ternyata Beliau menyempatkan waktu berdialog dengan petani. Selain masalah umum seperti tanah dan kesejahteraan kaum tani, pertemuan ini juga sebagai awalan untuk pelaksanaan Nawacita untuk kedaulatan pangan,” tambah Zubaidah,

Sementara itu, Henry Saragih menambahkan, pembahasan dengan Presiden Jokowi belum tuntas.

“Banyak yang harus kita kerjakan bersama pemerintah.”

“Banyak tindak lanjut dari rencana di program kerja Nawacita yang masih belum diimplementasikan. Petani mau bekerja keras, terutama untuk redistribusi tanah untuk kedaulatan pangan, kelembagaan pangan, serta membangun daerah pedesaan dengan desa-desa berdaulat benih dan organik.”

“Kita sudah berikan cara petani. Kita tunggu respon pemerintah terutama sebelum Hari Tani 24 September,” tutup Henry.

*****

Kontak selanjutnya:

Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668