JAKARTA. Semakin mengguritanya korporatisasi yang menganut paham kapitalisme dan neoliberalisme telah berhasil mengambil peran negara sebagai pihak yang seharusnya melindungi rakyat. Krisis pangan yang berkelanjutan, maraknya perdagangan bebas, perampasan tanah, kriminalisasi petani, dan lainnya adalah bukti bahwa negara semakin tidak mampu mengayomi rakyatnya. Dengan mengambil momen KTT ASEAN, sebagai organisasi massa petani terbesar di Indonesia, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyelenggarakan beberapa kegiatan yang memberikan alternatif atas krisis ekonomi, sosial dan budaya, khususnya untuk regional Asia Tenggara.
Beberapa Kegiatan tersebut adalah:
- Workshop dengan tema Agriculture and the Peasantry in ASEAN: Challenges and Way Forward (rangkaian ASEAN People Forum) yang berlangsung 4 Mei 2011 di Hotel Ciputra, Jakarta. SPI bersama dengan organisasi tani nasional dan regional lainnya seperti Aliansi Petani Indonesia, Bina Desa, Solidaritas Perempuan, APNFS dan Asiadhrra mengadakan workshop yangbertujuan untuk membangun strategi bersama di ASEAN bagi pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan mayoritas populasi negara-negara anggota ASEAN. Lebih lanjut workshop ini juga bertujuan memformulasikan rekomendasi bagi pembangunan pertanian dan kaum tani yang akan disampaikan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi krisis pangan di kawasan ini. Dalam pidato pembukaan workshop ini Henry Saragih, Ketua umum SPI menyampaikan pentingnya workshop ini mengingat saat Ini meningkat jumlah kekerasan dan kriminalisasi yang dialami petani di berbagai negara di kawasan ini. Di Indonesia sendiri dalam 4 tahun terakhir tercatat 23 orang petani tewas dalam konflik agraria yang berlangsung dengan pihak perkebunan. Lebih lanjut Henry menambahkan bahwa berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan ASEAN justru telah merampas kebebasan dan kedaulatan rakyat ASEAN. Liberalisasi pertanian yang berkembang justru menyebabkan meningkatnya jumlah kelaparan, gizi buruk, kematian ibu dan balita di sejumlah negara.
- Diskusi Kebijakan ASEAN tentang Perdagangan bebas. SPI bekerjasama dengan The EU-ASEAN Network, Institute for Global Justice, dan Alliance of Progressive Labor yang berlangsung 4 Mei 2011 di Hotel Ciputra, Jakarta. Dalam forum ini Henry Saragih mengajak semua peserta diskusi untuk bersama membuat sebuah kebijakan perdagangan alternatif yang mampu menguntungkan semua pihak.
- Diskusi Media dengan tema: “ASEAN: Between global and national interests“, bekerjasama dengan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), 4 Mei 2011 di Jakarta. Hadir sebagai pembicara ekonom UI Ichsanuddin Noorsy, peneliti senior Institute for Global Justice Salamuddin Daeng, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, dan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik.
- Aksi Judicial Review menggugat Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 2008 tentang ratifikasi Piagam ASEAN. SPI bersama gerakan masyarakat sipil menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi pada 5 Mei 2011.
- Seminar tentang Krisis Pangan. SPI bekerjasama dengan La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), Focus on the Global South, Koalisi Anti Utang (KAU), Institute for Global Justice (IGJ), Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Korean Women Peasants Association (KWPA), Korean Peasants League (KPL), and Serikat Mahasiswa Paramadina. Acara ini diadakan pada 6 Mei 2011, di Hotel Grand Cemara, Jakarta.
- Konferensi Pers tentang Pertemuan ASEAN yang dilaksanakan pada 8 Mei, di Jakarta