SPI lakukan aksi menolak privatisasi

 4 Mei 2010        admin SPI

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi menolak privatisasi di bundaran Hotel Indonesia siang tadi (04/05). Aksi ini dilakukan sebagai solidaritas untuk memperingati Hari Aksi se-Asia Melawan Privatisasi Pelayanan Umum dan Sumber Daya Alam.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan SPI menyebutkan bahwa berbagai perundangan yang muncul seperti Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perkebunan, UU HAKI, menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup rakyat, karena barang publik yang seharusnya menjadi hak setiap warga Negara justru dimodifikasi untuk tujuan pencarian keuntungan sebesar-besarnya.

“Hal ini ditambah lagi dengan konsep pemerintah kita tentang food estate yang diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang lahan telantar dan PP No 18/2010 tentang usaha budidaya tanaman, yang akan semakin memprivatisasi pertanian dan meminggirkan para petani kecil” ungkap Ruli.

Ruli juga menambahkan bahwa privatisasi ini didukung sepenuhnya oleh ADB (Asian Development Bank) melalui kucuran utangnya. Lebih dari empat dasawarsa ADB bersama-sama dengan Bank Dunia menjadi penggerak privatisasi barang dan layanan publik khususnya air dan listrik. Privatisasi tersebut juga telah menggiring peningkatan biaya yang ditanggung oleh rakyat secara berkelanjutan dan eskalatif. Selain itu menyebabkan berkurangnya akses air dan listrik bagi rakyat miskin, monopoli sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan swasta, penggusuran lahan rakyat, serta kerusakan lingkungan.

“Oleh karena itu melalui aksi ini kami menghimbau dan mendesak Pemerintah agar segera menghentikan keterlibatan aktor non-negara dalam kepemilikan dan pelayanan kebutuhan hak dasar rakyat yang melahirkan privatisasi dan state corporatism” tambah Ruli.

Selain SPI aksi ini juga diikuti oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Debtwatch, dan Lingkar Studi-Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI).