Menteri Perdagangan bertemu organisasi rakyat terkait WTO

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI), Institut for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta organisasi massa lainnya, menghadiri pertemuan bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Mar’ie Elka Pangestu, di Departemen Perdagangan, Jakarta (23/11). Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka persiapan Mendag mengikuti konferensi tingkat menteri ke 7 di Jenewa Swiss 30 November- 2 Desember 2009. Pertemuan bertujuan untuk mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat yang disampaikan langsung kepada Mendag yang akan menjadi salah satu ketua sidang dalam KTM 7 WTO.

WTO adalah forum multilateral yang misinya untuk menjalankan perdagangan bebas, saat ini beranggotakan 153 negara yang mayoritas adalah negara-negara miskin dan berkembang. Sejak berdiri pada tahun 1995, selama hampir 14 tahun forum multilateral ini dianggap tidak mewujudkan keadilan kontras sekali dengan tujuannya kini dalam Putaran Doha (2001-sekarang)

Muhammed Ikhwan, Ketua Departemen Luar Negeri SPI, mengatakan “Dalam rejim WTO, dari tahun 2005 hingga saat ini, kecenderungan pembukaan pasar Indonesia semakin besar. Jika melihat perdagangan produk pertanian, Indonesia kini sangat tergantung pada impor. Ironisnya, hal ini terjadi pada beberapa komoditi yang termasuk dalam sembako,”terang dia.

Selain itu, Cecep Risnandar, Ketua Departemen Komunikasi SPI, menyatakan SPI mendesak agar pertanian dikeluarkan dalam perundingan-perundingan di WTO. Karena isinya sangat merugikan petani kecil dan petani-petani di negara miskin. WTO memaksakan kepada negara-negara anggotanya untuk meliberalkan pasar dan kebijakan nasionalnya.

Menurut Cecep tingkat ketergantungan Indonesia yang cukup tinggi terhadap produk luar negeri. “Untuk gula, kita masih mengimpor dan ketergantungannya mencapai 30 persen dari kebutuhan nasional. Untuk susu dan produknya kita bahkan masih tergantung pada impor hingga 70 persen. Garam ketergantungan impornya sebesar 50 persen. Sementara itu, untuk kedelai kita bergantung pada impor sebesar 45 persen, daging sebesar 28 persen dan jagung 15 persen,” ungkap dia.

Hal ini menyebabkan pertanian Indonesia tidak mengalami kemajuan yang besar untuk kemakmuran rakyatnya, dampak lebih besarnya juga pada perekonomian dan pembangunan pedesaan yang tidak berkembang akibat tidak berminatnya penduduk desa mengembangkan sektor pertanian. Karena pertanian tidak menjadi prioritas pemerintah Indonesia, hal tersebut dapat terlihat dari minimnya subsidi yang diberikan kepada petani.

Ironisnya, saat pertanian dan pangan di Indonesia belum bisa bersaing, belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan merangsang pasar domestik, kita malah terjun ke dalam pasar global di bawah ketiak WTO. Pemain-pemain industri pertanian dunia yang diwakili perusahaan transnasional raksasa dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru (dan bahkan Cina serta Brazil) tentunya dengan gampang mengalahkan Indonesia. Banjir impor menghancurkan pasar dan harga domestik, pertanian akhirnya jadi lesu hingga saat ini. Petani kecil terus menderita.