SPI Sumatera Selatan bersama puluhan organisasi lainnya melakukan longmarch tolak kenaikan BBM

Palembang (2/6), Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Selatan melakukan longmarch dari Bundaran Air Mancur sampai ke DPRD Sumsel untuk menuntut pembatalan kenaikan harga BBM. Aksi tersebut dilakukan bersama-sama dengan sejumlah elemen organisasi rakyat lainnya seperti Walhi Sumsel, Sarekat Hijau Indonesia, Solidaritas Perempuan, FNB, PBT, Pergerakan Nasional, KKDB, SDB, KPI, FMN, Aman Sumsel, Puspa, YKMP, KIPPDA, AMMPB, UPLINK, Kobar 9, OWA Indonesia, Lembar, Ampera Bersatu, Sahabat Walhi Sumsel LP3HAM.

Di gedung DPRD Sumsel, perwakilan dari massa aksi diterima oleh fraksi PDIP Perjuangan. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Kenaiakan BBM tersebut menunutut pemerintah untuk mencaabut kebijaan Kenaikan harga BBM, nasionalisasi dan atau tinjau ulang kontrak karya perusahaan tambang asing di Indonesia, tolak penggusuran rakyat miskin, tolak privatisasi BUMN dan hapus utang luar negeri.

Selain itu aliansi menunutut terpenuhinya hak-hak demokratis rakyat seperti pembaruan agraria untuk Rakyat sesuai UUPA No 5 Th. 1960, akses pekerjaan bagi pemuda dan mahasiswa, merealisasikan 20% APBN/APBD untuk pendidikan, kesehatan murah dan berkualtas, keselamatan ruang hidup dan bencana lingkungan dan perlindungan anak dan perempuan.

Mimbar bebas SPI Sumsel
Sehari sebelumnya, SPI Sumsel menggelar mimbar bebas, orasi politik, pentas seni rakyat dan pembacaan petisi untuk menyikapi soal kenaikan harga BBM di  halaman Monumen Perjuangan Rakyat Palembang (MONPERA). Pada kesempatan itu, Ketua SPI Sumsel, Rahman, secara tegas menolak kebijakan kenaikan BBM. Menurut dia kebijakan tersebut merupakan bentuk penetrasi kapitalisme internasional dan neoliberalisme. Kenaikan harga BBM dampak dari pemberlakuan perdagangan bebas yang dipaksakan kaum neoliberal melalui sistem asistensi World Bank. “Segera cabut kebijaan ini dan berikan bantuan langsung tanah untuk petani sebagai bentuk pengentasan kemiskinan yang hakiki dan mendidik daripada bantuan langsung tunai,” tegas Rahman.

Sementara itu, Anggota Majelis Nasional Petani (MNP) JJ. Polong menyerukan agenda Program Pembaruan Agraria (PPAN) yang sejati harus segera dilaksanakan. “Kembalikan negara indonesia kepada budaya agraris dengan praktek pertanian berkelanjutan, hidupkan lumbung-lumbung pangan guna mengatasi krisis pangan daripada menghibur rakyat dengan BLT,” kata Polong.

Polong juga mengatakan dengan adanya lumbung pangan yang kuat, gejolak ekonomi nasional akibat BBM dan kenaikan harga lainnya dapat diantisipasi. Terakhir dia menyerukan untuk melakukan perlawanan terhadap kaum neoliberalisme dan kapitalisme internasional dari pelosok hingga dunia.