Stop liberalisasi pangan, laksanakan pembaruan agraria untuk kedaulatan pangan

Perdebatan alot terjadi dalam acara workshop kedaulatan pangan yang dilangsungkan dalam rangkaian workshop di Forum masyarakat Sipil se Asia – Eropa (AEPF7)di Beijing, China,15 Oktober 2008 lalu. Perdebatan tersebut terjadi antara antara pembicara dari perhimpunan masyarakat  ilmu pertanian China (CAAS) dengan pembicara  dari La via campesina dan Fian Internasional yang bersitegang dalam menentukan posisi terhadap kerangka aksi komprehensif penanganan krisis pangan global yang dikeluarkan oleh FAO beberapa bulan lalu.

Sekitar 70 peserta dari berbagai ormas, lembaga penelitian dan LSM dari Asia dan Eropa hadir dalam workshop yang membahas dan merumuskan penyebab, dampak dan strtegi penanggulangan yang tepat untuk mengatasi  krisis pangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Mei Fangqua, pembicara sekligus seorang peneliti  dari CAAS merekomendasikan pengadopsian kerangka aksi komprehensif penanganan krisis pangan global yang ingin lebih meliberalisasi pasar pangan dan pertanian .

Sementara itu, Park Mi nung, petani dari Korea Selatan yang menjadi pembicara dari La Via Campesina menegaskan bahwa liberalisasi pasar pangan sebagai upaya menghadapi krisi pangan sebagaimana yang diajukan oleh FAO bukanlah usulan yang tepat. Seperti kebijakan privatisasi, deregulasi dan liberalisasi pangan yang dilakukan oleh bank dunia, IMF dan WTO, kerangka aksi komprehensif FAO untuk penanganan krisis pangan global ini hanya akan mempercepat pembangunan industri pertanian telah merampas lahan-lahan pertanian milik petani kecil  dan mengubahnya menjadi industri pertanian skala besar. Industrialisasi pertanian ini hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui spekulasi. Pada akhirnya konsumen menderita akibat peningkatan harga yang disebabkan oleh spekulasi tersebut.  Park Minung mencontohkan bahwa liberalisasi perdagangan daging yang disepakati dalam kesepakatan perdagangan bebas antara Korea selatan dan Amerika telah mengancam keberadaan para peternak dan petani kecil di korea selatan dan juga mengancam keamanan pangan Korea dengan penyakit mulut dan kuku yang menyerang peternakan di Amerika Serikat.

Pembicara lain, Ute Haussman dari FIAN internasional turut menyebutkan bahwa kerangka aksi komprehensif penanganan krisis pangan global yang dikeluarkan oleh FAO tersebut hanyalah sebuah upaya untuk mengakomodir kepentingan agribisnis dunia dalam menumpuk profit dan merampas aset-aset milik kaum tani dan penghasil pangan skala kecil lainnya. Dalam workshop ini juga mengemuka bahwa pemerintah China sampai saat ini hanya memberikan hak menggarap lahan kepada para petaninya tanpa memberikan kepastian kepemilikan tanah. Pemerintah lokal diberikan keleluasaan untuk mengatur pemberian hak garap dan sebagian besar hak garap tersebut diberikan kepada perusahan agribisnis.Karena itulah, dalam beberapa tahun ini China mampu menghasilkan banyak produk pertanian hasil agribisnis yang kemudian dijual dengan harga murah kenegara berkembang lainnya. Disinyalir sulitnya mendapatkan hak garap ini pulalah yang justru membuat para petani kecil di China hengkang dari dunia pertanian.

Workshop ini menghasilkan serangkaian rekomendasi dalam upaya penegakan kedaulatan pangan untuk menjawab krisis pangan.  Pemenuhan pangan dari produksi lokal dan melakukan diversifikasi pangan merupakan kunci utama yang harus dilakukan oleh negara-negara yang terancam oleh krisis pangan, tanpa menegasikan kedaulatan pangan rakyat dinegara lain. Selain itu, pemerintah juga harus membatasi perluasan perusahaan agribisnis dan sebaliknya harus lebih mendorong pada perlindungan petani kecil. Pertukaran barang/jasa regional/internasional harus diatur kembali dan lebih menekankan pada prinsip solidaritas dan memberikan transparansi dalam standar kemanan pangan.  Rekomendasi lain dari workshop ini adalah mengupayakan untuk dihasilkannya moratorium terhadap perkebunan untuk kepentingan agrofuel dan pemerintah harus secara tegas mengawasi dan mengurangi spekulasi pangan yang dilakukan oleh para pedagang, perusahaan agribisnis ataupun para spekulan dipasar modal komoditas. Terakhir, langkah yang harus dilakukan oleh kalangan ormas dan NGO yaitu meningkatkan kontrol penggunaan dana Bank Dunia yang akan digunakan untuk menyuntikkan investasi di sektor pertanian seperti yang telah dituangkan dalam kerangka aksi komprehensif FAO untuk penanganan krisis pangan global. .

Diakhir acara, delegasi SPI yang menjadi rapporteur workshop tersebut menekankan kembali urgensi masyrakat sipil untuk mendesak pemerintah melakukan pembaruan agraria sebagai jalan memberikan akses suber-sumber agraria bagi petani kecil baik laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan pangan yang sehat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Masyarakat sipil juga harus  mengupayakan perlindungan hak azasi manusia, termasuk perlindungan bagi  petani yang berjuang untuk menegakkan hak akses terhadap tanah.

Asian European People Forum 7 ini merupakan forum bagi organisasi masyarakat untuk berbagi pengalaman, mengkampanyekan dan menyusun strategi perjuangan untuk menyuarakan dan mengimplementasikan  isu-isu alternative dalam pembangunan. Forum ini dilakukan 2 tahun sekali bersamaan dengan dilaksanakannya Asian Eurepan meeting (ASEM) yang dihadiri oleh delegasi dari pemerintahan Negara-negara di Asia dan Eropa. Selain workshop kedaulatan pangan, terdapat 29 workshop lainnya yang dilaksanakan secara paralel dalam waktu 3 hari. Terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan yaitu keamanan dan perdamaian, hak sosial ekonomi dan keadilan iklim serta hak azasi manusia, dan demokrasi partisipatif. Acara AEPF ini diikuti oleh sekitar 500 orang perwakilan dari organisasi massa dan NGO  di Asia dan eropa.