Suara Marsinah dan Politik Perempuan Kelas Pekerja: Dari Pengalaman Pahit ke Kekuatan Perlawanan

Kongres Sayap Perempuan Partai Buruh “Suara Marsinah” dilaksanakan di Tavia Hotel, Jakarta, pada Minggu, 18 Januari 2026. Kongres ini menjadi ruang konsolidasi perempuan kelas pekerja dari berbagai sektor untuk menyatukan agenda perjuangan politik yang berangkat dari pengalaman ketidakadilan yang sama.

Nama “Suara Marsinah” dipilih sebagai simbol perlawanan perempuan pekerja terhadap penindasan struktural. Marsinah adalah lambang keberanian perempuan kelas pekerja yang melawan ketidakadilan upah, kekerasan, dan pembungkaman suara rakyat.

Kongres ini dihadiri oleh berbagai elemen gerakan rakyat, termasuk buruh dan petani. Salah satu momentum penting dalam kongres tersebut adalah keterlibatan Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam kepengurusan Sayap Perempuan Partai Buruh “Suara Marsinah”. Yarni Herianti, selaku MNP SPI, ditunjuk sebagai Perwakilan Inisiator Serikat Petani Indonesia di Suara Marsinah.

Menurut Yarni, keterlibatan MNP SPI merupakan langkah politik strategis untuk memastikan suara petani perempuan hadir dan diperhitungkan dalam perjuangan kelas pekerja serta dalam arena politik nasional. “Keterlibatan MNP SPI dalam Suara Marsinah adalah upaya menyatukan dua basis perlawanan perempuan, yaitu pabrik dan lahan. Ini adalah penguatan posisi perempuan petani dalam agenda legislasi,” ujar Yarni.

Dalam kongres tersebut, Yarni juga membacakan manifesto yang memuat sikap politik perempuan kelas pekerja. Manifesto tersebut menegaskan bahwa perempuan petani adalah subyek politik penuh, bukan sekadar pelengkap dalam produksi pangan. Perempuan petani berhak atas tanah, berhak menentukan sistem pangan, dan berhak memimpin perjuangan.

Manifesto juga menegaskan bahwa perjuangan perempuan pekerja adalah perjuangan kelas. Perempuan petani menolak upah rendah, menolak politik pangan murah, serta menuntut perlindungan terhadap produksi pangan rakyat. Dalam kerangka ini, perempuan petani diposisikan sebagai subyek utama reforma agraria dan kedaulatan pangan.

“Negara wajib mengakui, melindungi, dan menjamin hak perempuan atas tanah, kerja, dan kepemimpinan politik. Negara juga harus menghentikan segala bentuk penindasan, perampasan, kriminalisasi, dan kebijakan pangan murah yang mengorbankan perempuan petani dan perempuan kelas pekerja,” tegas Yarni dalam manifestonya.

Lebih jauh, Yarni menjelaskan bahwa perjuangan perempuan buruh dan perempuan petani berangkat dari akar masalah yang sama, yaitu ketidakadilan gender, sistem kapitalisme ekstraktif dan negara yang pro-modal. Dalam sistem ini, tubuh, tenaga, dan ruang hidup perempuan dijadikan alat produksi dengan biaya murah demi pembangunan nasional.

Ia menyoroti irisan antara politik upah murah dan politik pangan murah, di mana negara menekan biaya hidup buruh dengan mengorbankan kesejahteraan perempuan. Selain itu, kerja perempuan kerap dibuat tidak tampak, meskipun negara menikmati hasilnya tanpa memberikan pengakuan dan hak yang setara. Ketika perempuan melawan, negara menggunakan aparat dan hukum untuk membungkam suara mereka.

Melalui Suara Marsinah, Yarni menegaskan bahwa perjuangan ke depan tidak boleh berhenti pada struktur organisasi semata. Konsolidasi basis harus diwujudkan dalam gerakan nyata, dengan menjadikan Suara Marsinah sebagai ruang aman bagi perempuan dan basis pengorganisasian, bukan sekadar alat mobilisasi elektoral.

Agenda ke depan juga diarahkan pada pendidikan politik perempuan kelas pekerja dan rakyat, dengan tujuan melahirkan kader perempuan yang ideologis. Selain itu, perjuangan bersama harus terukur dan lahir dari kebutuhan basis, bukan dari instruksi elit.

Suara Marsinah juga diharapkan menjadi ruang pengaduan dan solidaritas cepat bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, sehingga tidak ada perempuan yang merasa berjuang sendirian. Kaderisasi kepemimpinan perempuan akar rumput serta pengembangan media perempuan kelas pekerja menjadi bagian penting untuk melawan narasi elit politik dan menghidupkan identitas perempuan rakyat.

“Secara keseluruhan, ini adalah langkah strategis untuk mengubah pengalaman pahit petani perempuan menjadi kekuatan politik yang transformatif, sejalan dengan semangat Marsinah sebagai simbol perlawanan perempuan pekerja dan petani,” pungkas Yarni.