Tegakkan Kedaulatan Pangan, Akhiri WTO

DENPASAR. Gerak Lawan – Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme-Imperialisme, bersama dengan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA), sebuah koordinasi Gerakan Sosial Asia, mengadakan konferensi pers di GOR Yuwana Mandala, untuk menyikapi pembukaan KTM WTO ke-9 di Bali yang akan berlangsung pada 3-6 Desember 2013.

Pertemuan Bali bertujuan untuk menghidupkan kembali WTO dan memberi napas baru dengan membuat kesepakatan pada isu-isu seperti pertanian dan fasilitasi perdagangan. Isu-isu yang berdampak pada kehidupan jutaan petani, buruh, dan rakyat miskin di negara berkembang.

“18 tahun WTO tidak melakukan apa-apa untuk petani kita, pada kenyataannya tingkat kelaparan dunia terus saja meningkat sejak rezim perdagangan dimulai. Petani didorong untuk keluar dari pertanian. WTO secara harfiah membunuh petani kita dengan impor murah dan memotong subsidi untuk petani lokal,” ucap Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) pada saat konferensi pers di GOR Yuwana Mandala, Bali, tadi siang (02/12).

Aliansi Gerak Lawan dan SMAA dengan tegas menolak WTO dan menyatakan ‘peace clause’ Bali (yang bertujuan untuk mendiamkan negara berkembang untuk sementara) sangat tidak menguntungkan. ‘Peace clause’ berarti negara berkembang hanya bisa mendukung subsidi untuk petani pada waktu terbatas (4 tahun) sementara subsidi besar terus digelontorkan oleh negara maju.

“Pertemuan Bali tak akan menjamin kedaulatan pangan. Melalui fasilitasi perdagangan, akan lebih banyak impor untuk negera berkembang, menjatuhkan harga jual produk domestik, dan mendorong petani kecil keluar dari pasar,” tambah Pablo Solon, Direktur Eksekutif Focus on the Global South.

India menjadi sorotan untuk program subsidi pangan.

“Petani India tidak akan pernah mengizinkan jika subsidi kita dihapuskan. Rakyat tidak akan membiarkan  pemerintah mundur untuk kedaulatan pangan. Dukungan ini  sangat penting untuk mata pencaharian jutaan rakyat di negara kami. Kami tak akan membiarkan perdagangan pemerintah India menukarkannya dengan negosiasi apapun di WTO. Akan ada konsekuensi serius jika hal ini terjadi,” kata Yudhvir Singh dari BKU, serikat petani terbesar di India.

Gerakan rakyat menyerukan untuk berbagai alternatif dari perdagangan bebas—seperti kedaulatan pangan, mendukung petani lokal untuk pangan populasi lokal.

“Alternatif kebijakan seperti kedaulatan panganlah yang dibutuhkan untuk mengakhiri kelaparan dunia, juga masalah kemiskinan. WTO justru akan memperkaya perusahaan besar saja dan memiskinkan rakyat, khususnya perempuan,” kata Puspa Dewy dari Solidaritas Perempuan.

Gerak Lawan dan SMAA bersama gerakan rakyat lain sudah mempersiapkan Minggu Aksi #EndWTO dari 1 – 6 Desember seperti unjuk rasa di Lapangan Renon pada 3 Desember, Pengadilan Rakyat pada 4 Desember, Sidang Keadilan Ekomoni pada 2 Desember dan berbagai kegiatan mandiri lain.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Bali Week of Action :

1.       Di dalam KTM WTO ke-9: NGO Centre di Nusa Dua, Bali

December 3: 6pm-7:30pm: Press Conference: The end of growth and the future of the WTO. Evaluation and proposals

December 4: 3:30pm-6:30pm: The failure of the WTO and alternatives from the People for Economic Justice, Room

December 5: 3:30pm-5pm: The geopolitics of free trade: links between TPP FTA and WTO

December 6: 11:30am-1pm: Press Conference: The post-Bali Roadmap of the People

2.       Informasi jadwal Minggu Aksi #EndWTO di GOR Yuwana Mandala, Jl. Trengguli I, Tembau Penatih,South Denpasar, Bali: www.smaa.asia/endwto

3.       Twitter: @GerakLawan, @socmovasia

Media kontak di Bali:

Ashlesha Khadse: ashlesha.khadse@gmail.com, +62 87862889108

Mohammed Ikhwan: m.ikhwan@gmail.com, +62 819 32099596

Andre Abeng: andreabenk@gmail.com , +62 878 6258 2169