MEDAN. Presiden RI Joko Widodo telah melantik ke-34 menterinya yang tergabung dalam kabinet kerja, 27 Oktober lalu. Walaupun dalam penyusunan kabinetnya sarat tarik-menarik kepentingan, para petani (kecil) se-Indonesia berharap banyak pada kabinet kerja ini, dan menunggu kerja, kerja dan kerja mereka dari pemerintahan Jokowi-JK periode tahun 2014 – 2019.
“Selamat bekerja, kita beri kesempatan kabinet ini bekerja merealisasikan visi-misi Jokowi-JK pada saat kampanye kemarin,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Medan Sumatera Utara sore ini (29/10).
Henry menyampaikan, pertanian dan agraria merupakan program prioritas (yang terangkum dalam Nawacita) Jokowi-JK untuk membangun Indonesia hebat yang berdaulat pangan.
“Kami petani masih ingat dan akan selalu ingat janji Pak Jokowi dan JK selama kampanyenya kemarin. Selama lima tahun ke depan kami menunggu realisasi redistribusi sembilan juta hektare untuk 4,5 juta KK petani, 1000 desa berdaulat benih, pembukaan lahan pertanian seluas satu juta hektare di luar jawa, pembangunan irigasi dan infrastruktur pertanian, desa mandiri pangan, satu desa 1,4 Milyar, penggalakan pertanian organik bebas pestisida dan input kimia lainnya, dan janji-janji lainnya,” papar Henry.
Henry juga mengungkapkan, SPI menaruh harapan kepada beberapa menteri di kabinet kerja Jokowi-JK, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Ja’far, hingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Semoga mereka memimpin kementeriannya dengan baik dan mengeluarkan kebijakan yang pro petani kecil, buruh tani dan masyarakat pedesaan,” imbuh Henry.
Henry mengingatkan, agar menteri-menteri tersebut tidak melakukan kesalahan rezim pemerintahan SBY-Boediono yang mengakibatkan hilangnya lima juta kk petani selama sepuluh tahun, tingginya konflik agraria dan perampasan lahan petani di berbagai daerah di Indonesia, rendahnya indeks kebahagiaan masyarakat desa, meningkatnya jumlah impor pangan, dan berbagai masalah pertanian, agraria, dan pedesaan lainnya.
“Kami petani SPI tidak akan segan untuk mengingatkan Jokowi-JK, beserta para menterinya jika mulai keluar dari janji nawacitanya,” tegas Henry.
Henry juga berharap agar Menteri Pertanian Amran Sulaiman dapat memberikan ruang kepada organisasi tani yang untuk terlibat dan mengawal kebijakan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, karena ini merupakan mandat yang harus dijalankan berdasarkan UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahhan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU. No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Henry berharap agar kementerian yang dipimpinnya segera mendata seluruh konflik agraria di Indonesia, merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikannya, dan tentunya segera merealisasikan pembaruan agraria sebagaimana dicantumkan di atas.
“Untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Ja’far kami harap untuk merealisasikan dana 1,4 Milyar per desa per tahunnya, dan berkoordinasi dengan Kementerian PU dan kementerian terkait untuk membangun infrastruktur dan industri pedesaan berbasis kerakyatan. Sedangkan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SIti Nurbaya, kami berharap agar mengutamakan hutan untuk kepentingan rakyat dan masyarakat adat,” tambah Henry.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
SPI
Gunung Es Ketergantungan Sapi di Indonesia 
Di Tengah Kekeringan, Petani SPI Bantul Sukses Panen Jagung 
Kekeringan: Haruskah Kita Mulai Khawatir Krisis Pangan? 
Menelusuri Perkembangan Studi Gerakan Petani
Antara menteri hrs saling dukung terutama yang berkaitan dengan program pertanian, jangan sampai kordinasinya lemah, sehingga menghambat program yang akan dijalankan. Petani menuggu kerja para menteri….