Dasa Sila Bandung Masih Relevan

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Selatan-Selatan (terdiri atas SPI, INFID, Migrant Care, KRuHA, KONTRAS, API, Wahid Institute, ASPUKK, IHCS, KPI, KAU, WALHI dan IGJ) menjadi tuan rumah dialog antara gerakan masyarakat sipil dengan pemerintah di Jakarta (01/04).

Dalam dialog yang dilaksanakan untuk menyambut peringatan Konferensi Asia Afrika(KAA) ke 60 ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, bagi gerakan masyarakat sipil  peringatan KAA ke-60 ini istimewa. Oleh karena itu menurutnya, penting bagi pemerintah untuk mengetahui agenda dan posisi gerakan masyarakat sipil.

“Persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara Asia-Afrika dari tahun 50-an sampai sekarang masih banyak yang relevan, selain masalah-masalah kolonialisasi masa lalu, Dasa Sila Bandung masih sangat relevan untuk dibahas. Krisis iklim juga mengorbankan banyak negara Asia-Afrika. Perusakan hutan, perampasan tanah dan air masih meluas hari ini, juga masalah-masalah HAM,” tutur Henry Saragih.

Henry juga menyampaikan, situasi kelaparan yang jumlahnya masih 1 miliar orang di Asia-Afrika masih belum bisa dipecahkan oleh pemerintah2 dunia.

“Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil sudah punya dokumen positif; seperti aktif mendorong pengakuan hak asasi petani dan hak asasi orang yang bekerja di Pperdesaan- yang akan segera dideklarasikan di PBB,” ungkap Henry.

Hal senada diungkapkan Muhammad Reza, Ketua Panitia Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA). Menurutnya, jaringan gerakan masyarakat sipil Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Rakyat Asia Afrika yang akan melibatkan juga jaringan internasional.

“Jadi ini harus disinergikan,” kata Muhammad Reza.

Menanggapi hal ini, Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Lasro Simbolon, yang turut hadir dalam dialog ini mengemukakan, pemerintah serius menanggapi undangan gerakan masyarakat sipil dan merasa perlu mendengar masukan-masukannya.

“Pelibatan gerakan masyarakat sipil merupakan PR bersama pemerintah dan masyarakat. Di Asia, peran aktif masyarakat sipil cukup lumrah sejak lama, untuk sebagian Afrika masih merupakan sesuatu yg baru, perlu didorong bersama. Belakangan gerakan masyarakat sipil Afrika mulai bangkit dan perlu dibuat mekanismenya. Oleh karena itu pemerintah akan dengan senang hati menerima dokumen usulan masyarakat sipil,” imbuhnya.