Dukung rakyat Honduras menegakkan kedaulatannya untuk kalahkan kudeta militer

Serikat Petani Indonesia (SPI) merespon Seruan Aksi Global untuk Honduras pada 11 Agustus 2009 yang rencananya merupakan solidaritas gerakan rakyat di seluruh dunia. Seruan aksi ini diluncurkan oleh La Via Campesina, gerakan petani internasional, yang beranggotakan 120 organisasi tani di 70 negara. Dalam hal ini, SPI sebagai anggota La Via Campesina juga menyampaikan solidaritasnya kepada anggota di Honduras, Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH).

SPI secara tegas menolak kudeta militer di Honduras dan sepenuhnya mendukung upaya-upaya gerakan rakyat Honduras untuk menegakkan kedaulatannya. Pemerintahan de facto yang mengangkat Roberto Micheletti sebagai presiden sementara bukanlah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat—melainkan hanya didukung segelintir elit politik, militer, kongres, pengusaha dan gereja. Kudeta yang dilakukan juga inkonstitusional, terlebih setelahnya tercatat banyak pelanggaran hak asasi manusia dan peminggiran suara petani, buruh, miskin kota, perempuan, dan kaum muda di Honduras.

Kudeta 28 Juni 2009 telah menghancurkan Honduras, negara yang terutama menghasilkan produk pertanian seperti pisang dan kopi. Sejak Presiden Manuel Zelaya dikudeta, rakyat telah mengalami berbagai represi dan pelanggaran hak-hak mendasar yang dilakukan oleh pemerintahan hasil kudeta militer. Suara-suara yang konstan dilakukan melalui aksi massa, mobilisasi budaya dan bahkan tekanan politik selama 44 hari terakhir dibalas dengan pentungan, gas air mata, dan bahkan tembakan yang telah menewaskan banyak orang.

Untuk itu, SPI bersama gerakan rakyat lain di seluruh dunia menyerukan untuk mendukung upaya-upaya progresif rakyat Honduras dalam rangka menegakkan kedaulatannya, terutama  untuk mengalahkan kudeta militer dan pemerintahan de facto saat ini. Gerakan rakyat Honduras saat ini tengah berusaha berkumpul dengan Presiden Manuel Zelaya di perbatasan dengan Nikaragua, dan terus mengonsolidasikan diri dengan membentuk National Front of Resistance Against the Coup d’Etat untuk mengadakan aksi simpatik pada tanggal 11 Agustus 2009.

Kami juga meminta upaya-upaya internasional saat ini untuk mengembalikan Honduras pada pemerintah rakyat yang konstitusional, sehingga Presiden Zelaya tetap bisa memerintah hingga akhir mandatnya. Upaya-upaya internasional juga harus disegerakan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak mendasar rakyat Honduras, terutama pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh rejim de facto saat ini. Gerakan rakyat akan terus bersatu dan bersolidaritas dengan rakyat Honduras untuk menegakkan kedaulatannya dan mewujudkan perlindungan serta realisasi progresif hak-hak mendasar mereka.***