Kedaulatan pangan adalah konsep dan praktek alternatif pembangunan pertanian

“Kami mempromosikan kedulatan pangan sebagai parktek dan konsep alternatif dalam pembangunan pertanian yang memenuhi pendekatan hak asasi manusia dan hak atas pangan,” demikian pernyataan ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, dihadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York 6 April kemarin.

Dialog yang bertema “Krisis Pangan Global dan Hak Atas Pangan” yang diadakan Majelis Umum PBB ini membahas permasalahan krisis pangan dan pemenuhan hak atas pangan menghadapi krisis global yang melanda dunia internasional saat ini. Henry diundang sebagai salah satu pembicara mewakili organisasi buruh tani dan petani kecil yang tergabung dalam La Via Campesina.

Lebih jauh Henry mengemukakan, bahwa strategi yang dibangun organisasi pangan dunia (FAO) dalam KTT pangan yang diadakan di Roma pada tahun 1996 telah gagal mencapai target. Dimana pada saat itu, FAO bersama dengan pimpinan negara-negara menargetkan akan mengurangi jumlah orang kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015. Namun pada kenyataanya, saat itu (tahun 1996) terdapat 850 juta orang di dunia yang hidup dalam situsasi kelaparan dan setelah 13 tahun berlalu masih saja tidak ada kemajuan. Bahkan angaka kelaparan ada kecenderungan bertambah, menurut data FAO sendiri pada tahun 2008 jumlah angka kelaparan di dunia menjadi 925 juta jiwa.

Kegagalan ini disebabkan kebijakan yang salah, dimana konsep ketahanan pangan yang dibuat FAO terlalu menekankan kepada kecukupan pangan tanpa memperhatikan dari mana pangan itu didapatkan dan bagaimana cara produksinya. Pasokan pangan mengandalkan mekanisme perdagangan global sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Padahal kita tahu, pasar global hanya dikuasai segelintir perusahaan transnasional dan perusahaan-perusahaan agribisnis besar, lahan-lahan pertanian dikuasasi untuk ditanamai komoditi pangan dan perkebunan yang bernilai ekspor tinggi. Sementara itu, pertanian keluarga yang dikelola oleh petani semakin tersisih dan tersingkir. Banyak petani di negeri dunia ketiga yang kehilangan penghidupan dan tanahnya akibat ekspansi perusahaan-perusahaan agribisnis besar. Para petani tersebut terjerembab kedalam kemiskinan yang berkelanjutan. Hingga wajar saja apabila sebagian besar kelaparan terjadi di desa-desa yang nota bene hidup dari pertanian.

Atas dasar itu, La Via Campesina bersama dengan ratusan organisasi tani anggotanya yang terdapat di berbagai belahan bumi mulai mengerjakan sebuah praktek pertanian yang lebih adil, baik itu untuk konsumen maupun untuk petani sebagai produsen pangan. Kami menamai konsep alternatif ini kedaulatan pangan.

Pada hakikatnya, kedaulatan pangan itu sendiri adalah hak rakyat untuk mendapatkan pangan yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas yang diproduksi oleh sebuah sistem pertanian berkelanjutan dimana petani sebagai produsennya bebas menentukan sendiri apa yang hendak ditanamnya dan sistem apa yang akan dipakainya. Kedaulatan pangan menempatkan keluarga petani sebagai subjek utama produsen pertanian dan bukannya perusahaan-perusahaan agribisnis besar. Selain itu, dalam kedaulatan pangan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan pasar lokal dan nasional dibanding kepentingan pasar global.

Menurut Henry, ada beberapa pilar yang harus ditegakkan untuk melaksanakan kedaulatan pangan diantaranya; pertama, melaksanakan pembaruan agraria dengan konsep utama tanah untuk penggarap yang bekerja diatasnya. Karena tanpa adanya kedaulatan petani atas tanah tidak mungkin tercipta sistem pertanian yang berkeadilan, tanpa tanah petani akan selalu menjadi objek eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa atas tanah. Kedua, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi besar dan pasar global. Pemerintah di setiap negara harus memproteksi kepentingan lokal dan nasionalnya terlebih dahulu. Ketiga, petani harus diberikan akses untuk perumusan kebijakan pertanian. Karena selama ini petani kecil dan buruh tani tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan pertanian.

Download teks pidato Henry Saragih

Narasumber:
Henry Saragih (08163144441 atau 081218122422)
Email: hsaragih@spi.or.id
=============
SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta Selatan 12790
Telp. +62 21 7991890 Fax. +62 21 799 3426
www.spi.or.id