Melaksanakan Kedaulatan Pangan dimulai dengan kontrol atas proses pembuatan kebijakan

 18 November 2009        SPI

Roma (17/11), Dengan semangat memperbarui komitmen untuk mengakhiri kelaparan, para pemimpin negara yang hadir setuju untuk bekerja dan memberi dana yang lebih pada sektor pertanian melalui kerjasama swasta dan pemerintah. Hal tersebut mengemuka pada pembukaan  pertemuan pangan dunia (World Food Summit) yang dihadiri lebih dari 60 kepala negara, di Gedung FAO Roma.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, menyatakan bahwa tidak akan ada ketahanan pangan tanpa climate security. “Jika es di Himalaya mencair, itu akan memberikan dampak kepada kehidupan bagi 300 juta orang di China dan bahkan miliar-an orang di seluruh Asia”, jelasnya.

Sementara itu  Direktur Jenderal FAO, Jacques Diuof, menyatakan bahwa perlu adanya produksi makanan dimana orang lapar dan miskin itu berada dan mengadakan investasi yang sangat besar dalam pertanian. “Pencapaian yang tragis bagi kita semua dalam dunia yang modern sekarang ini, atas kelaparan yang meningkat hingga 1 milliar orang lebih”, kata Dia. Selanjutnya Diouf memanggil pemerintahan dan modal swasta besar untuk memobilisasi dananya dalam dunia pertanian.

Namun disisi lain pentingnya pertemuan pangan dunia ini dianggap angin lalu oleh negara-negara G-8. Hal ini bisa dilihat dengan tidak hadirnya pemimpin G-8 dalam world food summit. Negara-negara G-8 lebih mengedepankan agenda neoliberalisme mereka melalui forum-forum sperti APEC, daripada membicarakan dan mendanai orang lapar di dunia dan petani kecil.

Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)  yang hadir dalam pembukaan World Food Summit di Roma ini, dalam konferensi persnya di depan Gedunga FAO  menyayangkan sikap FAO yang selalu menyatakan bahwa perlunya investasi besar dalam pertanian yang difasilitasi oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan saja.

Menurutnya justru keadaan situasi kepalaran yang tragis ini diakibatkan oleh massifnya industry pangan, liberalisasi dan privatisasi pada sumber-sumber agraria. “Mereka yang menyebabkan petani kesulitan memperoleh benih yang berkualitan dan aman, karena dipatenkan, sulitnya akses terhadap tanah, air dan kredit bagi pertanian”, ujar Dia.

Henry menambahkan,”selama ini yangmemberi makan dunia adalah petani kecil, buruh tani dan pertanian keluarga, jadi seharusnya investasi terbesar adalah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi kami untuk terus berproduksi dengan cara kami”.

Tugas pemerintah selanjutnya adalah memberikan perlindungan, pendanaan dan  pengawasan bagi kelangsungan keluarga petani, bukan sebaliknya kemudahan bagi transnasional cooperation. Demikian juga mengenai sumber pendanaan dari Bank Dunia akan membawa banyak masalah,  bagi petani di seluruh dunia. Karena konsep pembangunan pertanian Bank Dunia, adalah bagaimana liberalisasi dan privatisasi atas asset dan sumber-sumber alam.

Kontrol atas kebijakan
Struktur baru dalam ketahanan pangan global adalah dibentuknya Komite Ketahanan Pangan (Committee on World Food Security-CFS). Dalam CFS ini berbagai kebijakan mengenai pangan dibahas dan diputuskan. Oleh karena itu sudah seharusnya peran CFS ini dikembangkan dalam mekanisme PBB terutama di FAO-dengan suara tiap negara adalah sama.

“Membangun kedaulatan pangan dalam konteks kebijakan global di FAO, tergantung dari proses pengambilan kebijakan yang berdampak pada kehidupan dipedesaan dan pertanian”, jelas Henry.  Sehingga peran dari masyarakat dan pemerintah haruslah dikedepankan daripada kepentingan perusahaan-perusahaan dan organisasi keuangan global. Sebagai contoh Cukup sudah dominasi atas benih yang dipatenkan oleh Monsanto.

Pada kesempatan ini juga Henry Saragih menekankan pentingnya suara petani, nelayan kecil, masyarakat adat didengar dan diadopsi berbagai kepentingannya. Jika tidak maka pengambilalihan tanah akan terus terjadi seluruh dunia atas nama ketahanan pangan. Sekarang ini saja sudah tercatat 40 juta hektar lahan yang sedang dan akan diambil alih oleh perusahaan besar bagi investasi mereka di sector pertanian. Jadi proses dan keputusan global, nasional harus dikontrol oleh pemerintah dan masyarakat demi kesejahteraan umum, Henry Saragih menutup pernyataannya.

Narasumber

Henry Saragih (Kerua Umum SPI dan Koordinator Umum La Via Campesina)
====
SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta 12790
Telp. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426  Email. spi@spi.or.id
www.spi.or.id