Pertukaran pengetahuan dan budaya antara SPI dengan petani Banglades

P8108898SPI mengadakan kunjungan dan pertukaran petani perempuan dengan sesama anggota La Via Campesina wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada tanggal 9-14 Agustus 2009 di Bangladesh. Kali ini pertukaran dilaksanakan dengan dua organisasi petani di yaitu, Bangladesh Krishok Federation (BKF) dan Bangladesh Kishani Sabha (BKS). Acara ini diikuti oleh 18 petani dari Indonesia, Thailand, Nepal, Filipina, Korea Selatan dan Jepang.

Delegasi SPI Berangkat dari Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2009 pagi dan tiba di Kota Dhaka, ibukota Bangladesh pada malam harinya pukul 11.40. Keesokan harinya, 9 Agustus 2009, para peserta yang telah tiba memanfaatkan waktu untuk mengunjungi pasar tradisional yang terletak di jalan-jalan sekitar hotel. Malam harinya, rombongan berangkat dari Dhaka ke Distrik Barisal menggunakan kapal menyusuri Sungai Burigangga, yang ditempuh dalam waktu 10 jam.

Hari berikutnya (tanggal 10 Agustus 2009) di Distrik Barisal, para delegasi internasional bergabung dengan anggota BKF dan BKS melakukan aksi di pusat kota Barisal. Aksi massa ini bertujuan untuk menuntut diberikannya tanah untuk orang-orang tak bertanah serta meminta agar pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka (anggota BKF dan BKS) yang sudah berhasil melakukan reklaiming di beberapa pulau baru (dalam bahasa bangla disebut Char) di Bangladesh. Aksi ini dipusatkan di halaman Balai Kota Barisal, di mana beberapa perwakilan BKF, BKS, dan delegasi internasional, melakukan orasi. Selesai melakukan aksi, rombongan berangkat dari Distrik Barisal menuju Subdistrik Doshmina, yang ditempuh dalam waktu 11 jam menggunakan kapal pukat ikan, menyusuri sungai Burigangga. Malam itu rombongan menginap di subdistrik Doshmina, di rumah ketua BKS di subdistrik tersebut.

Keesokan harinya, (11 Agustus 2009), rombongan program pertukaran petani perempuan mengunjungi 3 pulau kecil yang telah berhasil ditempati oleh anggota BKF dan BKS yang sebelumnya tidak memiliki tanah. Pulau-pulau ini merupakan pulau yang terbentuk dari endapan sungai Burigangga. Pulau pertama, Char Hadi, berjarak empat jam dari subdistrik Doshmina dengan menggunakan kapal pukat ikan. Pulau ini berukuran 6×10 km2, dan terdapat 62 kepala keluarga dengan penduduk kira-kira 650 orang. Di pulau ini penduduk menanam padi dan memelihara ternak (sapi, kambing). Peserta program pertukaran dan penduduk Char Hadi berkumpul di satu-satunya bangunan permanen di pulau itu, yaitu sebuah bangunan berlantai 3 yang merupakan tempat perlindungan jika angin topan datang. Penduduk pulau ini, yang sebagian besar merupakan anggota BKF dan BKS, menempati pulau ini sejak tahun 1992. sesuai dengan UU Pertanahan Bangladesh, pulau-pulau kecil tersebut merupakan milik pemerintah, dan boleh digunakan serta ditempati oleh rakyat yang tidak bertanah. Tapi kenyataannya, banyak pihak-pihak yang berusaha mengusir mereka dari tanah ini, terutama orang-orang kaya yang ingin menguasai pulau-pulau tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri. Seringkali penduduk pulau ini mendapatkan perlakukan kasar dan tindak kekerasan oleh pihak-pihak yang berusaha mengusir mereka. Masalah lainnya, di pulau ini tidak terdapat fasilitas kesehatan dan pendidikan, sehingga anak-anak tidak bisa bersekolah dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, di pulau ini hanya terdapat satu tempat perlindungan angin topan. Bencana angin topan yang terjadi tiga hingga empat kali setahun ini sangat berbahaya, karena bisa menghancurkan rumah-rumah dan merusak lahan pertanian penduduk bahkan sering juga menelan korban jiwa.

Kemudian perjalanan dilanjutkan ke pulau kedua, yang ditempuh dalam waktu 3 jam 20 menit dari Char Hadi. Pulau ini bernama Char Shajalal, yang berpenduduk kurang lebih 500 orang, dan 152 orang diantaranya adalah anak-anak. Pulau ini mulai muncul dari endapan sungai Burigangga tahun 1983. Mereka telah menempati pulau ini sejak tahun 1992. Untuk sementara, setiap keluarga mendapatkan 0,02 Ha. Meskipun sudah cukup lama menempati pulau ini, belum ada kejelasan status kepemilikan tanah tersebut dari pemerintah. Saat ini status mereka masih meminjam lahan tersebut dari pemerintah. Tiap keluarga harus membayar pajak tanah sebesar 300 Tk per tahun, tetapi karena penduduk tidak mempunyai pemasukan yang cukup, maka pajak ini tidak pernah dibayar. Masalah yang sama yang dihadapi penduduk pulau ini yaitu tidak tersedianya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan angin topan. Karena kecilnya lahan yang digarap oleh tiap keluarga, angka pengangguran pun tinggi.

Pulau yang ketiga yaitu Char Borhan, luasnya 100 x 2000 km2 dan berpenduduk 7500 orang. Di pulau ini juga tidak terdapat fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pulau ini tanahnya sangat rendah sehingga sering dilanda banjir. Orang-orang di pulau ini pekerja keras, tapi mereka tidak memiliki hak atas tanah yang mereka olah. Tanah tersebut dimiliki oleh orang-orang kaya, sehingga ketika panen tiba, mereka harus membayar sewanya.

Keesokan harinya (12 Agustus 2009), peserta program mengunjungi salah satu pulau di Distrik Barisal yang bernama Teluk Dher Chaugram, yang menjadi target untuk ditempati oleh anggota BKS dan BKF. Beberapa anggota BKS dan BKF sudah mulai menempati pulau ini. Pulau ini adalah pusat dari pulau kecil disekitarnya. Sepuluh tahun lalu (1999), 100 kepala keluarga datang ke pulau ini karena pulau yang mereka tinggali dihancurkan oleh orang-orang kaya yang mau merampas hak-hak mereka. BKS dan BKF membantu masyarakat untuk menempati pulau ini. Pulau ini hanya bisa dijadikan tempat tinggal, tapi lahannya tidak bisa digunakan untuk bertani karena letaknya terlalu rendah. Sehingga sebagian besar laki-laki di pulau ini bermata pencaharian sebagai nelayan atau memelihara ternak (bebek, sapi, kambing). Sedangkan perempuan hanya tinggal di rumah melakukan pekerjaan domestik. Sama seperti di pulau-pulau lainnya, di pulau ini pun tidak terdapat fasilitas kesehatan dan pendidikan. Rumah-rumah penduduk yang ada saat ini dibangun oleh pemerintah, dan berbentuk bangunan tidak permanen (terbuat dari seng). Dalam segi keorganisasian, anggota BKS dan BKF di pulau ini biasa mengadakan rapat rutin tiga bulanan. Yang dibahas dalam rapat ini antara lain membahas teknik-teknik pertanian yang bisa diterapkan di lahan dataran rendah.

Dari ketiga pulau yang dikunjungi oleh peserta program ini, terdapat beberapa kesamaan mendasar yakni, (1) Tidak terdapatnya fasilitas kesehatan di pulau-pulau tersebut, sehingga masyarakat hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, anak-anak dan ibu hamil tidak mendapatkan perawatan yang layak. (2) Tidak terdapat fasilitas pendidikan, sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dasar. (3) Tidak tersedia air bersih untuk keperluan sehari-hari warga, karena air di pulau-pulau ini merupakan air payau. Hanya terdapat satu sumur pompa air bersih di tiap pulau.(4) Masalah fasilitas perumahan. Di ketiga pulau tersebut, rumah-rumah penduduk tidak permanen. Rumah-rumah tersebut hanya terbuat dari seng atau bambu. Padahal di sana sering terjadi angin topan.(5) Para perempuan seringkali menjadi korban tindak kekerasan, karena perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Perempuan di tiga pulau ini hanya terbiasa melakukan pekerjaan domestik. Namun peran perempuan dalam perjuangan pendudukan pulau-pulau tersebut sangat besar. Kaum perempuanlah yang menjadi inisiator dari perjuangan-perjuangan untuk menempati pulau-pulau tersebut.

Melihat berbagai fakta tersebut, beberapa delegasi internasional menyampaikan berbagai hal, baik tindakan langsung maupun berupa usulan, yang bisa membantu meringankan beban rakyat Bangladesh di tempat yang telah dikunjungi. Sebagai contoh, delegasi SPI memberikan berbagai jenis benih padi lokal dari Indonesia, dengan harapan benih tersebut dapat membantu keluarga-keluarga petani miskin di Bangladesh untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga mereka. Delegasi Paragos Filipina juga membawa satu kantong kecil benih kacang-kacangan. Sedangkan delegasi Taiwan menawarkan untuk mengajarkan teknologi sederhana pemurnian air untuk mengatasi kesulitan air bersih di pulau-pulau terpencil tersebut. Delegasi internasional juga memberi dukungan kepada BKS dan BKF agar membuat sekolah-sekolah informal untuk perempuan dan anak-anak di pulau-pulau terpencil tersebut, serta untuk membentuk fasilitas kesehatan mandiri.