SPI Usulkan Program-Program Kedaulatan Pangan bagi Jokowi-JK

henry_saragih_membedah_kedaulatan_pangan_di_PKB

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) merumuskan poin-poin usulan program kedaulatan pangan untuk Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Usulan itu diharapkan bisa dijalankan pemerintahan Jokowi-JK saat dilantik pada 20 Oktober nanti hingga lima tahun mendatang. Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, program-program ini diharapkan bisa langsung cepat berdampak pada petani dan produksi pangan Indonesia.

“Program-program tersebut antara lain adalah program swasembada untuk kedaulatan pangan. Ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, terutama untuk beberapa komoditas strategis, yaitu padi, jagung, kedelai, gula, daging dan garam,” kata Henry dalam diskusi di DPP PKB, di Jakarta (12/09).

Melalui program ini Henry berharap, produksi padi bisa mencapai 80 juta ton, jagung 30 juta ton, kedelai 2,7 juta ton, gula 3,5 juta ton, daging 0,75 juta ton, dan garam 1,7 juta ton.

“Program kedua adalah program Indonesia Sejahtera, Melalui program ini, pemerintah Jokowi-JK diharapakan semakin fokus pada petani dan mereka yang bekerja di pedesaan. Harapannya petani, nelayan, peternak, perajin, dan yang bekerja di pedesaan mendapat prioritas dan bantuan, sehingga mereka tetap bisa berproduksi,” papar Henry.

Melalui program Indonesia Kerja tersebut, Henry mengharapkan terjaminnya kepemilikan lahan untuk produksi seluas 2 hektar bagi 4,5 juta KK petani kecil, dan penambahan satu juta hektar lahan untuk tanaman pangan di luar Jawa.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Henry adalah program pengendalian impor pangan, serta manajemen tata niaga pangan. Misalnya, dengan peningkatan pengawasan bea dan cukai atas barang-barang impor yang masuk, terutama komoditas pangan dan pertanian. Selanjutnya adalah program peningkatan infrastruktur pertanian pedesaan, misalnya dengan perbaikan irigasi yang rusak, pembangunan gudang, rehabilitasi 25 bendungan dan waduk, dan pembangunan sarana jalan dan transportasi.

“Kami juga berharap Jokowi-JK membenahi mekanisme produksi dan distribusi pupuk dan benih. Dengan begitu, diharapkan peningkatan produksi benih holtikultura mandiri dari pedesaan, hingga mencapai 14.300 ton pada tahun 2019,” tuturnya.

Selanjutnya adalah pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan di pedesaan. Misalnya, dengan diseminasi hasil-hasil riset maupun pengembangan teknologi tepat guna dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Henry menambahkan, Jokowi-JK juga diharapkan memaksimalkan para penyuluh pertanian dan peran organisasi tani dalam menjalankan program-program untuk mencapai Indonesia yang berdaulat pangan.